Jakarta (Pilar.id) – Provinsi Kalimantan Utara saat ini memiliki dua megaproyek pembangunan yang sedang berjalan. Megaproyek pertama merupakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berlokasi di Sungai Kayan.
Satu megaproyek lainnya adalah pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Kedua megaproyek tersebut saat ini telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Suheriyatna saat dihubungi Minggu (22/5/2022).
“Setidaknya ada dua PSN di Kaltara yang kini sedang berjalan, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau sebelumnya disebut Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkuadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,” kata Suheriyatna.
Suheriyatna juga menceritakan bahwa mulanya, rencana pembangunan KIPI yang berada di Tanah Kuning-Mangkupadi ini diragukan oleh banyak pihak. Realisasi pembangunan KIPI dinilai sebagai mimpi yang sulit diwujudkan.
“Tapi ketika itu, saya dan beberapa rekan tetap punya keyakinan. Bisa akan bisa terwujud, ini memang mimpi, tapi Insya Allah akan jadi kenyataan,” ujarnya.
Dari situ, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukinan (PUPR-Perkim) Kaltara itu bersama tim dengan penuh optimisme mulai bergerak.
Maka disusunlah Rencana Detailnya atau Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas PUPR-Perkim bersama Bappeda, dengan melibatkan tenaga ahli.
“Kami optimistis karena melihat potensi yang begitu besar. Posisi geografis yang strategis, lahan luas, dan beberapa kondisi teknis lainnya,” kata Suheriyatna, salah satu penggagas KIPI itu.
Kerja dan terus bekerja, Suheriyatna pun terus meyakinkan Kepala Daerah saat itu. Untuk selanjutnya dibutuhkan dukungan dari pusat.
“Karena jika mengandalkan pemerintah daerah tidak mampu. Apalagi Kaltara saat itu baru saja terbentuk. Maka, bergeraklah ke pusat, beberapa kali melakukan audiensi ke kementerian terkait,” ujarnya.
Utamanya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman (sekarang bernama Menko Maritim dan Investasi). Juga ke Bappenas bahkan dengan Presiden.
Bak gayung bersambut, Pemerintah pun turut yakin, potensi Kaltara yang begitu besar dapat mewujudkan KIPI menjadi kawasan industri yang besar.
Seiring dengan berjalannya waktu, melalui sinergi yang apik KIPI masuk bagian dalam program OBOR (one belt and one road). Sebuah program investasi kerja sama Indonesia dengan Tiongkok.
Hal ini dilakukan, karena perlunya dukungan investasi besar untuk pengembangan kawasan industri. Dari itu, banyak investor masuk dan berminat. Sebagai pendukung, pemerintah juga akan membangun sumber energi berupa PLTA. Energi hijau yang murah dan ramah lingkungan.
“Kenapa perlu sumber energi? Sebuah kawasan industri sangat membutuhkan listrik yang besar. Sangat sulit mewujudkan industri kalau tidak ada listrik. Jadi sangat pas dengan dibangunnya PLTA,” ujarnya.
Hingga akhirnya bukan lagi sekedar mimpi, tapi kini telah mendekati menjadi kenyataan. Pada 21 Desember 2021 lalu, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan industri tersebut. (fat)
