Jakarta (pilar.id) – Pada tahun 2023 ada lima Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dikerjakan di Jabodetabek. Lima proyek tersebut semuanya berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Terdapat lima kegiatan strategis BPTJ yang termasuk dalam prioritas nasional (dengan anggaran) sebesar Rp105 miliar,” kata Plt Kepala BPTJ Umar Aris dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Umar menjelaskan jumlah pagu indikatif BPTJ tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp259 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut telah dialokasikan untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan infrastruktur konektivitas dan juga belanja pegawai.
Adapun sebesar Rp105 miliar akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis nasional, diantaranya peningkatan bangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg, dan pembangunan fasilitas integrasi perpindahan moda di Kawasan Stasiun Bogor,.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk subsidi angkutan penumpang (Buy The Service) di Kota Bogor beserta pendampingan manajemen proyek, Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek, dan fasilitas sistem keselamatan dan transportasi perkotaan di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
“Pada prinsipnya kita ingin hadirkan transportasi yang mengedepankan safety, security, dan services di Jabodetabek,” ujarnya.
Meski sudah disediakan dana yang cukup besar. Namun, Umar mengungkapkan BPTJ masih membutuhkan tambahan pendanaan yang nilainya jauh lebih besar lagi.
Menurut Umar, setidaknya diperlukan tambahan sebesar Rp130 miliar agar semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Tambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan angkutan perkotaan Buy The Service sebanyak 2 koridor di Kota Bekasi, 2 koridor di Kota Tangerang, 2 koridor di Kota Depok, termasuk pendampingan manajemen proyek pengembangan yang nilainya sebesar Rp82,3 miliar.
Kemudian kebutuhan 2 unit ATCS sekaligus alat hitung yang nilainya sebesar Rp47,6 miliar.
Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan itu juga meminta dukungan dan masukan kepada Komisi V DPR RI untuk mewujudkan implementasi penggunaan anggaran di BPTJ dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Karena keterbatasan APBN, sementara tanggung jawab juga kita kerjakan. Kami akan berpikir merekomendasikan pendanaan kreatif,”ujarnya. (fat)
