Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yang sebelumnya terganggu oleh serangan ransomware, akan kembali normal pada bulan Juli ini.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa layanan menggunakan PDNS 2 bisa kembali aktif bulan Juli 2024,” ungkap Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa instansi atau kementerian yang menyimpan data di PDNS 2 Surabaya dapat kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan disimpan sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.
“Secara operasional, pusat data nasional sementara berjalan dengan backup di DRC atau hot site di Batam yang dapat menyediakan layanan autogate interactive service. Setiap pemilik data center juga memiliki backup, sehingga ada tiga sampai empat lapis backup,” ujarnya.
Untuk itu, Menko Polhukam mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi untuk mencadangkan data guna mengantisipasi serangan siber seperti yang terjadi sebelumnya.
“Setiap tenant atau kementerian harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Jadi, jika ada gangguan, masih ada backup,” jelasnya.
BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menyambungkan ke komando kendali BSSN di Ragunan, serta mengaktifkan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang akan memonitor notifikasi dan aksi yang diperlukan. BSSN akan memberikan edaran untuk penggunaan password yang lebih aman dan memonitor kepatuhannya.
“Dari hasil forensik BSSN, kami sudah mengetahui user mana yang selalu menggunakan password yang sama atau lemah hingga terjadi masalah serius ini,” tegas Hadi.
Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi dari KemenPAN-RB dan Kemendagri. (hen/hdl)
