Jakarta (pilar.id) – Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM dan masyarakat.
Diketahui, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 77 miliar Dollar AS dan diperkirakan mencapai 130 miliar Dollar AS pada tahun 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Badan Siber Sandi Negara dalam rapat koordinasi untuk mengatasi risiko keamanan siber dan mendukung transformasi digital.
“Pemerintah senantiasa mendorong berbagai upaya untuk melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital ini, terutama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan regulasi seperti di sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam Rapat Koordinasi Diseminasi Keamanan Siber dan Sandi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (7/7/2023).
Susiwijono menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital juga diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber. Risiko tersebut meliputi malware, kejahatan siber terorganisir, kerusakan reputasi korporasi, pencurian data pribadi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Keamanan siber menjadi prioritas penting bagi keamanan nasional dan pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi digital sejalan dengan keandalan keamanan siber.
Keamanan siber juga merupakan pilar utama dalam pengembangan ekonomi digital yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sesiun tingkat internasional, termasuk ASEAN Summit 2023, telah membahas niat dan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi digital.
Keamanan siber bukan hanya masalah nasional, tetapi juga global. Dengan adanya dorongan ekonomi digital, tingkat risiko juga meningkat, sehingga penting untuk menjadikan keamanan siber sebagai prioritas utama nasional.
Pemerintah juga akan meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber dan mitigasi risiko dalam layanan publik yang menggunakan sistem digital, seperti SPBE. Kolaborasi antara pemerintah dan kementerian/lembaga lainnya diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut. (hdl)
