Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Mahfut Khanafi menyoroti mundurnya demokrasi dan penegakan hukum yang masih tebang pilih. Ia menyebut, berdasarkan riset Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.
Menurut Mahfut, skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021 lalu. Dengan demikian demokrasi di Indonesia masih tergolong sebagai flawed democracy. “Ini menyebabkan ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54,” kata Mahfut yang baru saja dilantik untuk kepengurusan 2023-2025 itu, di Jakarta, Minggu (3/4/2023).
Ia mengatakan, degradasi tersebut juga tercermin pada indikator demokrasi lainnya. Seperti, pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. “Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut,” ujarnya.
Sementara dari segi penegakan hukum, menurut Mahfut, masih banyak masyarakat yang merasa gelisah karena dirasa tebang pilih. “Ada cukup banyak masyarakat yang memiliki persepsi buruk terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Ia lantas mengutip hasil survei Indikator yang menyebutkan sebanyak 37,7% responden menilai, kondisi penegakan hukum saat ini masih buruk. Ada sebuah adagium politik yang amat terkenal yang berbunyi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, atau jika diartikan secara harfiah, kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.
“Inilah salah satu konsekuensi dari matinya demokrasi yang perlu kita waspadai,” sambungnya.
Selain itu, Mahfut juga menyoroti terkait perubahan iklim dan transisi energi. Krisis iklim, menurutnya, akan menjadi ancaman nyata bila generasi muda masih diam dan tak mengambil peran untuk mencegahnya.
Dalam satu dasawarsa terakhir saja, suhu bumi terbukti lebih tinggi daripada sebelumnya. Prediksi ini juga digaungkan oleh Dewan Iklim Internasional PBB yang memprediksi suhu global dapat mencapai atau bahkan melampaui 1.5 °C dalam 20 tahun.
“Dampaknya apa? Kita akan lihat petani bawang di Rembang gagal panen karena banjir. Kita akan menyaksikan petani-petani di seluruh wilayah NKRI akan terancam kehilangan mata pencahariannya,” jelasnya.
Tanpa ketahanan pangan, masyarakat hanya akan menjadi budak kapitalisme melalui impor. Untuk itu, ia menyerukan pentingnya mendorong ekonomi inklusif dan hijau, kesejahteraan yang adil, udara bersih, lingkungan lestari dan terjaga, serta menanggapi krisis dengan solidaritas dan keberanian. (ach/din)