Jakarta (pilar.id) – Pengelolaan dan mitigasi bencana banjir di Indonesia menjadi fokus utama dengan penekanan pada penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air dan non-struktural melalui penataan perilaku manusia.
Implementasi kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Zero Delta Q akan menjadi sorotan dalam proses politik 10th World Water Forum yang akan berlangsung pada 18-25 Mei 2024.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA PUPR) Bob Arthur Lombogia menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers FMB9 Road to 10th World Water Forum dengan tema “Atasi Banjir, Kurangi Risiko Bencana” pada Selasa (6/2/2024).
“Kebijakan Zero Delta Q akan menjadi isu penting dalam proses politik World Water Forum 2024. Jika prinsip ini diadopsi secara luas di seluruh Indonesia, maka kapasitas penyimpanan air akan meningkat, dan harapan kita untuk mitigasi bencana banjir akan tercapai,” ujar Bob.
Kebijakan Zero Delta Q, sebagaimana tertuang dalam PP 13/2017, menekankan bahwa setiap bangunan tidak boleh meningkatkan debit air ke sistem saluran drainase atau aliran sungai. Hal ini menjadi persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di suatu DAS, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin pemanfaatan ruang lainnya.
Bob menekankan bahwa implementasi kebijakan Zero Delta Q memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama karena sebagian besar penerapan kebijakan ini berada di wilayah pemerintah daerah. Dukungan diperlukan dalam hal pemanfaatan lahan di DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa untuk mengatasi bencana banjir, diperlukan strategi struktural seperti pengelolaan air untuk mitigasi bencana, yang meliputi pembangunan waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai Ciliwung, kolam retensi di Cilincing Jakarta Utara, dan pompa Ancol Sentiong, adalah contoh nyata dari upaya ini.
Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara paling berisiko tinggi terhadap bencana menurut data World Risk Report 2023, dengan World Risk Index (WRI) mencapai 43.50. Hal ini disebabkan oleh faktor keterpaparan terhadap bencana dan kerentanan akibat manajemen risiko bencana yang kurang memadai.
Meskipun demikian, data dari BNPB menunjukkan penurunan jumlah kejadian banjir sejak 2022, meskipun fenomena El Nino meningkatkan curah hujan. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya mitigasi bencana banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
World Water Forum ke-10 diharapkan menjadi platform untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan bencana, termasuk banjir, melalui tiga proses utama, yakni tematik, regional, dan politik. (mad/hdl)
