Jakarta (pilar.id) – Teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, jika digunakan secara tepat bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Terutama jika diterapkan di sektor pelayanan publik oleh pemerintah.
Hal ini telah dibuktikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda yang mengelola Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Berkat digitalisasi pelayanan kepelabuhanan yang telah mereka terapkan, aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Marunda pun meningkat dengan pesat.
Hasilnya, selain mempermudah proses pelayanan, juga mendatangkan keuntungan bagi KSOP Marunda. Selama tahun 2021 misalnya, berkat digitalisasi pelayanan yang telah diterapkan, KSOP Marunda berhasil membukukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp24,9 miliar.
”Nilai ini melebihi yang sudah ditargetkan negara sebesar Rp20,4 miliar atau sekitar 121 persen dari target 2021,” jelas Kepala KSOP Marunda, Isa Amsyari.
Apa yang telah dilakukan oleh KSOP Marunda ini pun mendapatkan apresiasi positif dari Front Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (F-MAKI). Mereka menilai bahwa KSOP Marunda telah berhasil melakukan peningkatan pelauanan di kawasan pelabuhan tersebut.
“KSOP Marunda terus berusaha meningkatkan layanan dan memudahkan proses perizinan pelabuhan sesuai amanah Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga dan menguatkan iklim investasi di Indonesia,” kata Ketua F-MAKI, Syaefudin melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Dia menyebut bahwa KSOP telah menerapkan Inaportnet, layanan kepelabuhanan secara elektronik berbasis digital, untuk layanan pelabuhan sejak tahun lalu.
“Hasilnya terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda. Total jumlah bongkar muat selama 2021 mencapai 17,4 juta ton,” katanya.
Di luar kegiatan kepelabuhanan, KSOP Marunda juga telah melakukan berbagai macam aktivitas untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Melalui program CSR perusahaan yang berada di Marunda, KSOP Marunda telah melakukan penghijauan di lingkungan sekitar pelabuhan.
Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan klinik untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga sekitar pelabuhan Marunda. Meski begitu, KSOP Marunda masih mendapatkan protes dan kecaman dari masyarakat.
Termasuk dari Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) yang menjadi korban dari dampak pencemaran cebu batu bara. Menanggapi hal tersebut, Syaepudin berpendapat bahwa perlu dibuat batas zona aman di lingkungan sekitar Pelabuhan Marunda.
Dan lingkungan Rusun Marunda sudah berada di luar zona aman dan cukup jauh dari pelabuhan KCN, kurang lebih 5 KM. KSOP, lanjutnya, sudah melakukan penyiraman pada stockpile ketika diperlukan dan juga pemasangan jaring untuk mengurangi penyebaran debu batu bara. (fat)