Surabaya (pilar.id) – Pendidikan bagi pejabat administrator dan pengawas di dalam sistem birokrasi adalah hal yang sangat penting. Karena untuk mewujudkan sistem birokrasi yang berorientasi pada pelayanan atau birokrasi service oriented, pejabat administrator dan pengawas memegang kendali utama.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, usai membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) XIII dan XIV di BPSDM Jatim Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya, Selasa (22/2) pagi.
“Jadi pelatihan ini sangat penting, kalau kita mau ngomong pelayanan, yang paling benar di ujung, hulunya, ya di tempat inilah yang membuat putusan-putusan dan menentukan program-program di sini,” kata Emil.
Ia menjelaskan, selain sebagai kewajiban dan aturan yang mengharuskan setiap ASN yang menduduki jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, juga sebagai upaya untuk dapat merealisasikan core values ASN dan birokrasi berbasis service oriented.
Hal tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan bangsa yang telah disampaikan Presiden RI bahwa pembangunan SDM atau sumber daya manusia adalah yang utama. Lalu disusul dengan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.
“Bagaimana kemudian kita membangun SDM ini tentu perlu ditopang oleh birokrasi pemerintahan yang juga sejalan dengan pembangunan SDM dan artinya bahwa menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai keunggulan utama dari birokrasi adalah hal yang paling penting,” jelasnya.
Lebih lanjut Emil Dardak menjelaskan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat hendaknya dibentuk dan dimulai dari dalam lingkup terkecil dalam birokrasi.
Sehingga ketika internal bagian atau sub bagian sudah tercipta iklim yang kondusif dan nyaman maka dipastikan pelayanan keluar kepada masyarakat luas juga akan dapat dilakukan dengan baik.
“Tapi justru yang paling utama harus dimulai dari kualitas sumber daya manusia kita sendiri, internal kita, itu sebabnya kita tidak melihat penyelenggaraan pendidikan ini hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam regulasi atau aturan, tapi ini adalah kesempatan untuk benar-benar meningkatkan sumber daya manusia,” urainya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan, pada posisi pemegang jabatan administrator, seorang ASN harus bisa menjembatani bagaimana menyampaikan perintah agar dapat dilakukan dengan baik oleh staf. Namun disisi lain juga harus bisa memberikan motivasi atas keluh kesah yang dirasakan stafnya.
“Pejabat administrator ini harus juga menjadi tempat curhat bagi mereka yang seharian itu menghadapi masyarakat diluar, berikan motivasi kepada mereka, berikan semangat, mereka jangan cuma diancam, disanksi, dihukum, mereka manusia kalau terus ditekan di bawah ditekan di atas ditekan bagaimana,”ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan sebagai pejabat administrator yang tentu lebih dekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat serta permasalahan di lapangan, diharapkan inovasi dan terobosan banyak muncul dari mereka. Seperti halnya regulasi-regulasi yang dirasa menyulitkan atau perlu adanya penyempurnaan.
“Regulasi yang ada, ada terobosan yang bisa kita dorong atau memang kita mengusulkan ada penyempurnaan regulasi harus muncul dari sini, justru administrator adalah jabatan yang sangat strategis,” tuturnya.
Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pengawas dan pejabat administrator menjadi penting. Bagaimana seorang pemimpin mampu memanage dengan baik antara menjalankan tugas dari atasan juga mengayomi dan memotivasi stafnya agar mampu memberikan pelayanan terbaik.
“Jadi butuh stok sabar yang ekstra dan butuh kolaborasi yang maksimal diantara semua dan peran dari leader di tingkat administrator menjadi sangat penting,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berorientasi pelayanan maka harus didukung dengan pemerintah daerah yang memiliki perhatian terhadap peningkatan SDM.
Seperti yang telah dilakukan Pemprov Jatim melalui BPSDM Jatim yang merupakan Corporate University. Dimana telah melakukan banyak inovasi dan terobosan. Serta terus mengupgrade diri dengan melengkapi berbagai fasilitas yang menunjang dan memberikan kenyamanan bagi peserta pendidikan.
“Bagaimana kemudian kita membangun SDM ini tentu perlu ditopang oleh birokrasi pemerintahan yang juga sejalan dengan pembangunan SDM, dan percayalah saat ini anda berada di tangan yang tepat,” tutupnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai melaporkan bahwa pada PKA Angkatan XIII dan XIV tahun 2022 ini diikuti oleh 80 orang peserta dengan pola APBD dan pola kontribusi. Pola APBD diikuti oleh peserta dari provinsi sebanyak 40 orang dari 20 OPD di Jatim dengan biaya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jumlah peserta PKA Angkatan ke-14 pola kontribusi atau pola PAD berasal dari kabupaten kota sebanyak 40 peserta. (ade/hdl)
