Pontianak (pilar.id) – Didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, Gubernur Kalbar Sutarmidji memimpin Pertemuan Gubernur, Menteri Besar dan Kepala Daerah (CMGLF) BIMP-EAGA ke-4 yang mengawali rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 digelar Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan itu, Sutarmidji memimpin jalannya pertemuan dengan dihadiri oleh seluruh kepala daerah atau perwakilan dari semua wilayah yang masuk dalam kerja sama.
Pertemuan antar pemimpin daerah BIMP EAGA ini terakhir kali diadakan pada tahun 2008 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemulihan dari dampak COVID-19 serta tantangan kondisi global yang semakin tidak menentu menjadi latar belakang pengaktifan kembali forum kerja sama antar pemerintah daerah ini.
“Terutama untuk memperkuat kerja sama dalam program-program konkret yang dapat memberi manfaat langsung kepada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat,” papar Gubernur Sutarmidji mengawali pidato pembukaannya.
Sejalan dengan hasil Mid-Term Review (MTR) BIMP-EAGA VIsion 2025 (BEV 2025) salah satunya merekomendasikan penguatan institusi, termasuk melalui penguatan partisipasi pemerintah daerah untuk implementasi BEV 2025 yang lebih komprehensif.
Lebih lanjut untuk mendorong capaian target sampai dengan tahun 2025, Gubernur Kalbar menyampaikan tiga langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa sektor strategis untuk dikolaborasikan antara lain adalah sektor pariwisata, pertanian, energi, serta perdagangan dan investasi. Kedua, penguatan mekanisme kolaborasi seluruh elemen dalam kerja sama.
“Pelibatan seluruh elemen dalam BIMP-EAGA termasuk sektor swasta akan menjadi kunci terlaksananya implementasi yang komprehensif dan efektif. Ketiga, penguatan mekanisme evaluasi berbagai proyek yang ada untuk memastikan pelaksanaan inisiatif berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” urainya.
Para perwakilan yang hadir dalam forum sepakat bahwa kerja sama sub-kawasan BIMP-EAGA harus memainkan perannya sebagai “building block” bagi integrasi ekonomi di kawasan yang lebih luas di ASEAN.
“Daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam kerja sama sub-kawasan, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan dunia usaha sebagai implementator akan mendapatkan manfaat nyata dari pelaksaaan berbagai program,” cetusnya.
Untuk mendukung berbagai langkah tersebut, para pemimpin daerah serta perwakilan lembaga mitra mendukung inisiatif revitalisasi CMGL-F, sebagai wadah bagi para pemimpin daerah untuk saling berbagi inisiatif dan berkolaborasi merealisasikan potensi-potensi proyek pembangunan kawasan.
Terkait hal ini, perwakilan dari Filipina turut menyampaikan perlunya kerja sama dalam kerangka BIMP-EAGA juga dapat diperluas hingga menjangkau pemangku kepentingan lain di luar pemerintah maupun pelaku usaha, seperti parlemen.
Gubernur juga menyampaikan contoh konkret kerja sama dalam kerangka BIMP-EAGA yaitu Interkoneksi Listrik dengan kapasitas 300 MW dan mengaliri setidaknya 10.000 rumah tangga. Kedepan, akan didorong kerja sama di perbatasan Entikong-Tebbedu berupa Special Border Economic Zone maupun kerja sama di perbatasan lain seperi Nanga Badau dan Aruk.
“Saya yakin bahwa forum ini apabila dimanfaatkan dengan baik akan turut mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh sebab itu penguatan kelembagaan forum ini harus diupayakan. Kita perlu menyusun rencana kerja strategis ke depan untuk memanfaatkan kerangka kerja sama BIMP-EAGA.” papar Gubernur Kalbar.
Sebagai penutup, pertemuan menyepakati pelaksanaan the 5th CMLGF selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2023.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Senior Official dan National Secretariat dari seluruh negara anggota BIMP-EAGA serta perwakilan dari BIMP-EAGA Business Council (BEBC) dan ADB.
Turut mendampingi Gubernur Kalbar sebagai Delegasi Ri adalah: Dubes Indonesia di Bandar Seri Begawan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian selaku Senior Official, Sekda Kalbar, Sekda Kaltim dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional selaku National Sekretariat. (din)
