Mukomuko, Bengkulu (pilar.id) – Kabid Pendapatan II Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Yulia, di Mukomuko, Minggu, mengatakan pihaknya memetakan potensi objek pajak BPHTB di sejumlah instansi terkait di daerah ini.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini sedang memetakan potensi objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah itu untuk mempercepat pungutan pajak.
“Kami sudah minta data jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak mentah kelapa sawit yang baru dan akan memperpanjang izin hak guna usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga membutuhkan data jumlah investor yang akan membuka perusahaan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja setempat.
Dari hasil pemetaan ini nantinya, katanya, akan ditindaklanjuti dengan melakukan jemput bola ke perusahaan yang baru dan akan memperpanjang izin HGU lahan perkebunan sawit.
Disamping itu, katanya, instansinya tetap memberikan pelayanan bagi warga setempat yang ingin balik nama tanah, termasuk perusahaan yang membeli tanah dan ingin balik nama tanahnya tersebut atas nama perusahaannya.
Sementara itu, pemerintah daerah setempat tahun ini menargetkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak BPHTB sebesar Rp400 juta atau sama dengan target tahun sebelumnya.
Ia optimistis PAD dari pajak BPHTB dapat melebihi target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp400 juta, meskipun realisasi penerimaan pajak BPHTB pada semester pertama tahun 2022 baru mencapai Rp174 juta atau baru sekitar 43 persen dari total target tahun ini sebesar Rp400 juta.
Ia mengatakan, pihaknya tetap berupaya untuk mencapai target PAD dari BPHTB dengan cara menyosialisasikan pajak BPHTB ini kepada masyarakat yang tersebar di daerah ini.
Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga menyosialisasikan pajak BPHTB ini kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengusaha yang memiliki lahan perkebunan di daerah ini.
Ia mengatakan, pendapatan asli daerah dari BPHTB tahun 2021 sebesar Rp2 miliar, atau lebih dari sebesar 500 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp400 juta. (din/Antara)
