Jakarta (pilar.id) – Kabupaten Bangli, dengan populasi sekitar 260 ribu jiwa, menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini, terdapat hanya tiga rumah sakit di kabupaten tersebut: satu rumah sakit jiwa, satu rumah sakit swasta, dan satu rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Bangli.
I Dewa Gede Oka Darsana, Direktur RSUD Bangli menjelaskan, sebelum tahun 2019, RSUD Bangli mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang signifikan. “Kondisi fasilitas kita saat itu belum memenuhi standar, sehingga masyarakat enggan memanfaatkan layanan yang ada,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 semakin memperparah kondisi ekonomi dan menghambat program pembangunan, termasuk di sektor kesehatan.
Untuk mengatasi kendala finansial ini, Pemerintah Kabupaten Bangli mencari solusi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI, sebagai special mission vehicle, menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi.
“Pinjaman daerah menjadi instrumen fiskal penting untuk memperkuat ekonomi saat terpuruk,” ujar Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI.
Pada kuartal ketiga 2021, PT SMI memberikan pinjaman sebesar 75 miliar rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembangunan gedung RSUD Bangli. Pinjaman ini diharapkan lunas dalam 8 tahun dan digunakan untuk membangun dua gedung utama yang meliputi poliklinik, laboratorium, instalasi gawat darurat, instalasi rawat intensif, serta layanan lainnya. Proyek ini selesai pada Desember 2022.
Pembangunan ini membawa dampak positif yang signifikan. Kunjungan ke RSUD Bangli meningkat drastis sejak Januari 2023. “Kunjungan ke poliklinik meningkat lebih dari 100 persen, dengan banyak pasien yang sebelumnya berobat ke rumah sakit di kabupaten lain,” jelasnya.
Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, pembangunan gedung RSUD juga menggerakkan perekonomian sekitar rumah sakit. Wilayah yang sebelumnya sepi kini mulai ramai dengan warung-warung yang melayani karyawan dan keluarga pasien.
PT SMI juga berkontribusi melalui tanggung jawab sosialnya dengan menyediakan dana tambahan untuk penataan area parkir dan pembangunan kantin. “Kami memastikan layanan publik tersedia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Edwin. (ret/hdl)
