Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, masyarakat dapat melaporkan langsung ke DPR apabila menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, layanan pengaduan Kementerian Sosial (Kemensos) Command Center diragukan banyak pihak, meskipun siaga 24 jam.
“Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung anggota dewan (DPR) dan sampaikan keluhannya,” kata Bukhori, di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Selain itu, lanjut Bukhori, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui staf atau orang-orang kepercayaan anggota Dewan di daerah pemilihan (dapil). Bukhori berjanji, semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada pihak Kemensos.
“Selama ini, komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Menter Sosial terjalin baik dan tidak ada jarak,” katanya.
Dengan kemudahan teknologi penyaluran BLT dapat dipantau siapa saja, termasuk apabila terjadi pemotongan atau tidak tepat sasaran. Bukhori sendiri mengaku memiliki sejumlah sumberdaya memadai melalui jaringan yang dibentuknya di dapil. Dalam rangka kerja kolaborasi, sumberdaya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.
“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan, supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” katanya.
Menurut Bukhori, cara tersebut dinilai paling efektif apabila mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya. Selanjutnya, Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII DPR, akan berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan dalam hal ini Kemensos.
“Saya kira itu cara yang paling efektif dalam hal pengawalan. Sebab, jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya,” kata Bukhori. (ach/din)
