Jakarta (pilar.id) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem hukum nasional dengan menaikkan gaji para hakim di seluruh Indonesia, termasuk di Mahkamah Agung (MA). Kenaikan gaji ini diumumkan langsung dalam acara pengukuhan hakim MA yang berlangsung di Gedung MA pada Kamis (12/6/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir keadilan. Ia menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa sistem hukum yang adil dan kredibel.
“Unsur keberhasilan suatu negara, dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah: terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya,” tegas Prabowo.
Sindiran Tajam untuk Sistem Peradilan
Prabowo juga menyoroti lemahnya sistem peradilan yang kerap membuat koruptor lolos dari jerat hukum, meskipun sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan TNI.
“Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat, si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan, lolos,” ujarnya lantang.
Kepada Kapolri yang turut hadir, Prabowo bahkan menyampaikan keprihatinan secara langsung, “Kasihan ini anak buahmu, Kapolri!”
Naik Hingga 280 Persen, Fokus ke Hakim Golongan Bawah
Prabowo mengaku terkejut saat mengetahui bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun terakhir, meski mereka menangani kasus-kasus bernilai triliunan rupiah.
Karena itu, ia segera memerintahkan Menteri Keuangan dan jajaran terkait untuk mencari anggaran demi menaikkan gaji hakim secara signifikan.
“Kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” tegasnya, menandakan betapa prioritasnya penguatan integritas hakim.
Kenaikan gaji dilakukan secara berjenjang, dengan golongan hakim termuda mendapat kenaikan hingga 280 persen. Kenaikan ini diharapkan dapat mengurangi potensi intervensi dan suap, serta menjamin independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.
“Semua hakim akan naik secara signifikan. Saya monitor terus,” ujar Prabowo.
Langkah Awal Reformasi Hukum
Kebijakan ini menjadi sinyal awal dari agenda reformasi hukum nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan memperbaiki kesejahteraan hakim, pemerintah berharap dapat membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Keputusan tersebut menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, yang menilai bahwa kesejahteraan aparatur hukum adalah fondasi penting untuk menegakkan supremasi hukum.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini tidak akan berhenti hanya pada aspek gaji, namun juga akan diikuti dengan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga peradilan. (hen/hdl)
