Jakarta (pilar.id) – Terkait dengan penyampaian RAPN 2023 di Rapat Paripurna DPR RI tahun 2022/2023, DPR RI pun menyatakan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dan bekerja sama. Terutama, agarAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa efektif, efisien, dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022/2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
“Terkait dengan APBN, tentu saja DPR siap untuk bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar APBN Tahun 2023 bisa efektif, efisien, dan tentu saja berguna untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Puan Maharani
Puan mengatakan bahwa DPR meminta pemerintah untuk bisa mengantisipasi keadaan ekonomi global dan nasional pada tahun 2023.
“Karena memang defisitnya itu sudah kembali ke tiga persen,” tutur Puan.
Puan mengimbau pemerintah untuk membuat arsitektur APBN yang betul-betul kuat dan mumpuni, tidak hanya pada Pemerintahan Presiden Jokowi, namun setelah 2024.
Puan berpandangan bahwa arsitektur APBN yang dirancang harus tetap bisa bertahan dan efisien digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasan DPR, kami akan kawal sebaik-baiknya sehingga program-program yang tidak bisa ditunda, seperti pendidikan, pertanian, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rakyat, tetap bisa berjalan,” kata Puan.
Ia mengatakan DPR sudah meminta pemerintah agar di dalam pengaturan APBN, semua kementerian maupun lembaga mempunyai target prioritas, programnya dimengerti rakyat, dan bisa dimanfaatkan rakyat secara transparan.
“Inilah satu hal yang penting bagi DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya bersama dengan pemerintah,” kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Dalam RAPBN 2023 tersebut dialokasikan paling besar di sektor pendidikan, yakni sebesar Rp608,3 triliun seiring komitmen pemerintah untuk berinvestasi pada sumber daya manusia Indonesia.
Presiden Jokowi menekankan program peningkatan kualitas SDM Indonesia mulai dari akses pendidikan, sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah 3T, konektivitas dunia pendidikan dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pemerintah, lanjutnya, mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5,6 persen dari belanja negara atau senilai Rp169,8 triliun untuk penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menekankan percepatan penurunan stunting dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun serta anggaran infrastruktur sebesar Rp392,0 triliun untuk program kerja tahun 2023. Pembangunan infrastruktur akan dikombinasikan dengan pembiayaan dari non-APBN, baik pihak pendanaan dari investasi maupun pihak swasta. (fat)
