Jakarta (pilar.id) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan dengan tegas kepada Bank-bank BUMN penerima dana pemerintah sebesar Rp200 triliun agar tidak menyalahgunakan dana tersebut untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut disalurkan untuk mendukung perputaran ekonomi nasional, bukan untuk kepentingan spekulasi mata uang asing.
Peringatan ini disampaikan Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis (9/10/2025).
Ia mencontohkan interaksinya dengan salah satu Bank BUMN, yakni Bank Mandiri, yang mendapatkan suntikan dana dan menunjukkan peningkatan pertumbuhan kredit dari sebelumnya 8 persen menjadi 11 persen.
“Waktu saya ke Mandiri, saya tanya, berapa pertumbuhan kredit Anda sekarang? Sebelumnya 8 persen, begitu saya inject, naik 11 persen. Dia tanya ke saya, boleh nggak saya kasih uang itu ke properti dan otomotif. Saya bilang boleh aja, nggak ada urusan, yang penting jangan beli dolar ya,” ujar Purbaya di hadapan peserta acara.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas jika ada indikasi dana digunakan untuk membeli dolar AS. “Kalau beli dolar AS saya sikat. Saya juga penguasa Danantara, bisa nyikat,” ujarnya serius, mengacu pada kewenangannya sebagai pengatur kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi.
Pemerintah menggelontorkan total dana sebesar Rp200 triliun kepada lima bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Hingga saat ini, realisasi penyaluran kredit telah mencapai Rp112,4 triliun atau sekitar 56,2 persen dari total dana yang disalurkan.
Berikut rincian penyaluran dana dan realisasi kredit masing-masing bank:
- Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, telah merealisasikan Rp40,6 triliun.
- BRI menerima Rp55 triliun, telah menyalurkan Rp33,9 triliun.
- BNI mendapatkan Rp55 triliun, dengan realisasi Rp27,6 triliun.
- BTN menerima Rp25 triliun, baru terealisasi Rp4,8 triliun.
- Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat Rp10 triliun, telah merealisasikan Rp5,5 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.
Pemerintah berharap dana ini digunakan untuk mendorong konsumsi, investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja melalui sektor properti, otomotif, dan UMKM.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau ketat penggunaan dana ini agar sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, bukan sebagai instrumen spekulatif terhadap nilai tukar. (usm/hdl)
