Jakarta (pilar.id) – Pengamat Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, rekayasa lalu lintas yang dilakukan pemerintah sebagai antisipasi kemacetan arus balik masih belum mampu mengendalikan kepadatan.
Menurut Azas, pemerintah harus menambah kebijakan untuk memecah arus balik. Apalagi data arus balik terus meningkat sejak beberapa hari ini dan membuat kepolisian menambah panjang dan waktu rekayasa lalu lintas one way (satu arah) di jalan tol ke Jakarta. Tujuan penambahan ini agar tidak terjadi kemacetan panjang di jalan tol menuju Jakarta.
“Tetapi penambahan waktu rekayasa one way membuat kepadatan dan kemacetan di jalan arteri seperti di arah Jakarta Bekasi juga di daerah lain,” kata Tigor, Sabtu (7/5/2022).
Kondisi kepadatan atau kemacetan ini akan menjadi lebih padat lagi menjelang akhir libur pada 9 Mei 2022. Hari ini saja sudah terjadi kepadatan bukan hanya di jalan tol atau jalan arteri tetapi juga di sarana pelabuhan penyeberangan.
Untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan dan kemacetan arus balik mudik ini muncul beberapa usulan agar dilakukan penambahan masa libur bagi anak sekolah setelah tanggal 9 Mei 2022. Ada juga usulan agar bagi aparatur sipil negara (ASN) diberlakukan kerja dari rumah (WFH) seminggu ke depan.
Usul tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar bisa mengendalikan padatan dan kemacetan yang bisa jadi menimbulkan masalah bagi pemudik.
Antisipasi ledakan arus balik mudik, memaksa Presiden Joko Widodo meminta pemudik menunda kepulangan. Begitu pula menteri Pemberdayaan aparatur negara memberi kesempatan bagi ASN bekerja dari rumah (WFH) seminggu ke depan.
Fakta di lapangan, kata Tigor, terlihat agak lambat dan tidak adanya petugas kepolisian yang memadai mengatur arus lalu litas di jalan. Ajakan Presiden untuk menunda pemudik kembali ke daerah tujuan serta perlu tambahan waktu arus balik mudik harus dilakukan serta disosialisasikan segera.
“Langkah cepat lain yang dapat dilakukan adalah menurunkan dan menggerakkan petugas kepolisian dalam memperlancar arus balik tidak hanya di jalan tol tetapi juga di jalan arteri. Selain itu perlu dilakukan penambahan fasilitas transportasi publik bagi pemudik untuk kembali ke Jakarta dan kota tujuan lainnya,” ujarnya.
Memang pada masa arus balik ini harus ada kebijakan berupa fasilitasi waktu yang lebih panjang seperti saat arus mudik. Padahal sejak awal sudah banyak masyarakat yang memberi saran agar ada perencanaan lebih baik untuk mengantisipasi ledakan kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik.
Selanjutnya diperlukan langkah lebih ter-program dan sistematis untuk memfasilitasi arus mudik dan arus balik pada masa libur seperti sekarang ini. “Persiapan pembuatan strategi fasilitasi arus mudik dan balik sebaiknya melibatkan juga stakeholder terkait di bidang transportasi, pelayanan publik, kesehatan dan kemanan,” tegasnya. (her/hdl)
