Jakarta (pilar.id) – Aktivis Demorasi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresahkan masyarakat. Alasannya, kata Syahganda, Jokowi telah menguras perhatian masyarakat sebulan terakhir dengan isu reshuffle.
Namun, setelah terjadi perombakan Kabinet Indonesia Maju, justru tidak didasarkan pada kinerja para pembantunya. “Masyarakat itu menunggu dia sebagai Presiden, bukan dia sebagai Perdana Menteri. Sebagai presiden dia punya veto untuk merombak kabinetnya berdasarkan kinerja,” ungkap Syahganda, di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Menurut Syahganda, reshuffle terakhir yang dilakukan Jokowi tidak menyerap aspirasi publik. Selain harga-harga kebutuhan naik, publik juga sangat antusias membicarakan utang luar negeri yang naik signifikan, kemudian soal pengangguran, hingga korupsi infrastruktur.
“Jadi saya pikir apa yang diperbincangkan publik, itu yang bukan direspons oleh Jokowi,” kata Syahganda.
Selain itu, lanjut Syahganda, Jokowi juga melakukan langkah mundur. Pasalnya, Jokowi tidak menyentuh sama sekali akar persoalan bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu perpecahan nasional.
“Dia senang aja mungkin Indonesia terpecah sampai 2024 sebagaimana Mahfud MD menduga,” jelas Syahganda.
Selanjutnya soal korupsi yang cukup mengkhawatirkan sebagaimana disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan proyek infrastuktur dikorupsi 30-35 persen. Bahkan, kurang dari 50 persen menjadi biaya riil proyek infrastuktur, sedangkan sisanya menjadi bancakan.
“Makanya kualitas infrastruktur Jokowi ini kan hancur-hancuran, Kalau di luar negeri rata-rata 50 tahun, baru ada perbaikan infrastruktur. Sekarang baru diresmikan beberapa tahun lalu sudah diperbaiki lagi,” paparnya.
Ia juga menyoroti soal kasus korupsi yang dilakukan secara terang benderang terkait PCR Covid-19. Dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh sejumlah menteri Jokowi. “Tapi Jokowi tidak merespons itu,” kata Syahganda.
Syahganda mengungkapkan, terkait pencopotan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan karena tidak memiliki kekuatan partai politik (parpol) yang bisa ‘menjaga’ kursi empuknya. Sementara Menteri Agraria Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dicopot karena mempresentasikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Dan Jusuf Kalla sudah tidak ada, jadi hanya dua itu yang tersisa yang bisa menjadi otoritas Jokowi,” cetus Syahganda.
Jokowi disebut tidak punya otoritas penuh untuk memecat para pembantunya. Hal itu dikarenakan Jokowi dikunci oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Jadi catur politiknya Jokowi ini kan tergantung dua orang ini,” tutur Syahganda.
Syahganda juga mengkritisi soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini, banyak negara termasuk Indonesia tengah menghadapi darurat ekonomi. Seharusnya, pemerintah menghemat anggaran untuk pemulihan ekonomi, termasuk segera mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia.
Ia membandingkan di zaman Presiden BJ Habibie, saat ekonomi jatuh pemerintah sibuk membuat pabrik-pabrik dan menciptakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak-banyaknya untuk menyerap lapangan kerja. “Proyek mercusuar dalam keadaan ekonomi sulit itu hukum ekonominya, itu namanya dalam krisis semua penghematan,” kata dia. (ach/din)