Surabaya (www.pilar.id) – Kalau mau jujur, siapa yang ingin hidup miskin? Tentu tak satu pun dari kita ingin hidup dalam kemiskinan. Konon, jika kita malas bekerja, hidup akan jadi lebih sulit. Lantas bagaimana kemiskinan dan kemalasan saling berkaitan?
Dari kacamata Ilmu Sosiologi, ada dua pandangan mengenai sebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan dianggap bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik psikologis kultural individu. Contohnya malas atau tidak punya etos wirausaha.
Kedua, kemiskinan muncul dari faktor-faktor struktural. Seperti kurangnya kesempatan dan kompetisi yang terlalu ketat atau tidak memiliki modal usaha.
Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si. angkat bicara. Menurutnya, miskin dan malas tidak berhubungan. Sebab, jelasnya, kemiskinan terjadi karena faktor-faktor yang sifatnya struktural dari pada kultural.
“Kita terbiasa menghakimi orang yang miskin sebagai orang yang malas atau tidak mau bekerja keras. Padahal, jika kita lihat pengemis di pinggir jalan, panas-panas, pakai pakaian badut menari-nari. Itu kan pekerjaan yang berat sebetulnya,” tutur Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR itu pada Jumat (22/10/2021).
Jika dibandingkan, kata Prof Bagong, pekerjaan di sektor informal bahkan lebih keras dari pada pekerjaan kelas menengah. Namun karena ketidakmampuan pendidikan ditambah minimnya akses jaringan memaksa kaum miskin untuk bertahan.
Sementara itu, sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia pada 2019 lalu mengungkap, anak-anak dari keluarga miskin, ketika dewasa akan tetap miskin. Hal itu, jelas Prof Bagong, menunjukkan bahwa mata rantai kemiskinan memang sulit diputus.
“Karena keluarga miskin tidak memiliki modal ekonomi yang cukup dan tidak sekolah dengan baik, ujung-ujungnya dia kembali miskin. Peluang mereka untuk naik kelas tidak bisa ditembus karena tidak punya modal sosial dan ekonomi yang cukup,” paparnya.
Dekan FISIP UNAIR itu juga menyampaikan bahwa selain faktor struktural yang tidak ramah, kebijakan pemerintah bersifat meritokratis. Dimana belum berpihak untuk melindungi si miskin.
Berbeda dengan yang terjadi di Kota Bontang. Pemda melarang waralaba seperti Indomaret dan Alfamart masuk. Hasilnya, usaha-usah kecil dari masyarakat setempat tumbuh.
“Kebijakan meritokratis itu intinya orang miskin diberi bantuan, soal bagaimana mereka bertahan hidup menghadapai struktur yang kompetitif terserah pada semangatnya orang miskin,” imbuhnya.
Prof Bagong menjelaskan, kemunculan istilah miskin sendiri berkaitan erat dengan stratifikasi (Pengelompokkan anggota masyarakat secara vertikal, Red) dan kesadaran kelas. “Kemiskinan terjadi ketika orang sadar akan kelasnya. Dia dimana. Ini yang membuat isu kemiskinan dikaitkan dengan isu statifikasi,” ungkapnya. (ret)
