Jakarta (pilar.id) – Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kian marak menjadi akar dari berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini.
Menurutnya, praktik KKN ini dilakukan secara terang-terangan oleh para elit kekuasaan dan telah menyebar ke seluruh sektor pemerintahan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sudirman menyatakan bahwa kolusi di antara pihak-pihak yang saling menutupi kesalahan telah melumpuhkan sistem kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan. Ia bahkan mengkritik lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya menjaga integritas, namun justru terlibat dalam krisis yang sama.
“Kolusi merusak sistem pengawasan, sementara nepotisme dipertontonkan secara terang-terangan oleh pimpinan tertinggi negara,” ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Ia juga menyoroti kebijakan pimpinan negara yang menempatkan anggota keluarga di posisi strategis tanpa memperhatikan kualifikasi yang memadai, yang dinilainya hanya memperburuk krisis multi-dimensi yang sedang berlangsung—mulai dari krisis tata negara hingga krisis demokrasi.
Sudirman memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, bangsa ini akan menghadapi krisis politik yang lebih besar, terlebih jika dipadukan dengan ancaman krisis ekonomi. Menurutnya, lembaga tinggi negara seharusnya menjadi penengah dalam krisis, namun justru terjadi sebaliknya dengan pertentangan antar lembaga yang dipicu oleh agenda pribadi Presiden.
Dia menegaskan bahwa solusi hanya akan tercapai jika Presiden bersedia bertindak sebagai penengah yang netral dan kredibel. “Orang-orang terdekat Presiden memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan bahaya KKN bagi keselamatan negara. Kita harus segera keluar dari wabah KKN jilid II jika ingin menyelamatkan bangsa ini,” pungkas Sudirman. (usm/hdl)
