Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali mendukung penuh rencana pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Laksana Tri Handoko.
Pencopotan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN menurut Syaikhul Islam Ali, dinilai akan menjadi pintu masuk upaya menyelamatkan BRIN.
“Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk menganti Kepala BRIN,” ujar Syaikhul Islam Ali, di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Apalagi, sejak pendiriannya, BRIN digadang-gadang jadi pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air. Namun, hal tersebut tak kunjung terwujud di bawah kepemimpinan Kepala BRIN saat ini, Laksana Tri Handoko.
DPR, lanjut Syaikhul, menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata dia.
Untuk diketahui Komisi VII DPR RI merekomendasikan dua hal penting setelah melakukan rapat kerja dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Selasa (31/1/2023).
Rekomendasi tersebut meliputi pencopotan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.
Syaikhul mengatakan, BRIN sebagai lembaga baru seharusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.
“Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema penggabungan. Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,” katanya.
Dia mengakui jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan. Di sinilah, kata Syaikhul, peran penting dari kepala BRIN sebagai leader untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan smooth dan bisa diterima oleh semua pihak.
“Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” katanya.
Syaikhul menegaskan, perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Salah satunya dengan menganti sosok kepala BRIN Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.
Dia menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN baru ketimbang alasan politis.
Menurut Syaikhul, bisa saja kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama.
“Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” pungkasnya. (ach/fat)