Jakarta (pilar.id) – Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 9,9 juta Generasi Z mengalami pengangguran dan termasuk dalam kategori Not in Employment, Education, or Training (NEET), dengan perbandingan 26 persen perempuan dan 18 persen pria, mencapai total 7,2 juta individu yang tak bekerja.
Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi yang digelar oleh Forum Guru Besar “Insan Cita” bekerja sama dengan INDEF (Institute For Development of Economics and Finance), yang berjudul 10 Juta Gen-Z Menganggur, Mungkinkah Indonesia Emas 2045?.
Diskusi daring pada Minggu, 2 Juni 2024, ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Memed Sueb, Dr. Tauhid Ahmad, Eisha M Rachbini, Ph.D., dan Ir. Arif Minardi, dengan Dr. Nina Zulida Situmorang sebagai moderator.
Prof. Memed Sueb menyampaikan bahwa jumlah NEET terus meningkat sejak tahun 2018, terutama di kalangan usia 20-24 tahun. Data menunjukkan bahwa sekitar 5,37 juta Gen Z menganggur, dengan jumlah terbesar di pedesaan mencapai 4,17 juta. Kebanyakan dari mereka yang menganggur memiliki latar belakang pendidikan S1, S2, dan S3, serta banyak yang bekerja di sektor formal.
Menyoroti biaya pendidikan yang tinggi, Prof. Memed menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menghadapi lonjakan tenaga kerja ini dengan bertransformasi melalui teknologi. Dia menegaskan bahwa netralitas KPU sangat diperlukan dalam menjaga proses demokrasi dan menciptakan suasana yang adil.
Sementara itu, Eisha M. Rachbini mengungkapkan bahwa tantangan untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 adalah tingginya angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan kurangnya efektivitas informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Dia menekankan pentingnya investasi di sektor kreatif dan penguatan pendidikan serta pelatihan vokasi.
Dr. Tauhid Ahmad menyoroti proyeksi kemiskinan yang tidak membaik, dengan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan gap yang besar antara pendapatan. Dia menyarankan peningkatan investasi di sektor pertanian dan industri berbasis tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
Ir. Arif Minardi menambahkan bahwa data kemiskinan yang diklaim Presiden Jokowi tidak realistis, dan menekankan perlunya peningkatan investasi di sektor pertanian dan industri, serta penguatan lembaga formal dan informal.
Dalam menghadapi tantangan pengangguran dan kemiskinan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. (usm/hdl)
