Jakarta (pilar.id) – Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati hari besar yang disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Peringatan ini, didasarkan pada tanggal berdirinya organisasi pemuda yang didirikan para mahasiswa STOVIA yakni, Boedi Oetomo.
Dalam momentum peringatan Harkitnas ini, Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Dr KH Adnan Anwar mengajak masyarakat untuk membangun rasa kebanggaan nasional. Sehingga, masyarakat tidak terperangkan pada imajinasi dan utopia membentuk negara agama yang condong pada pandangan-pandangan radikal.
“Harus ada yang namanya disebut kebanggaan nasional, semua warga bangsa utamanya kaum milenial ini harus memperkuat jati diri keindonesiaannya, bahwa Indonesia ini memiliki peradaban yang sangat maju dan mampu mengelola perbedaan, serta bisa mengelola berbagai macam tantangan,” kata Adnan Anwar dalam siaran pers dari Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diterima di Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Disamping membangun kebanggaan nasional sebagai bangsa dengan sejarah besar dan budaya toleransi yang kental, lanjutnya, Harkitnas juga harus bisa menjadi momentum agar semua warga bangsa senantiasa menyuntikkan spirit nasionalisme dan patriotisme di hati sanubari anak bangsa.
“Seperti di masa lalu, kaum muda berani membuang ego sektoral dan sentimen primordial demi memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yakni kemerdekaan bangsa,” ucap Direktur Panata Dipantara yang bergerak dalam bidang kajian kontra-narasi dan ideologi paham radikal terorisme tersebut.
Terlebih lagi, tambahnya, praktik intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme dalam beberapa tahun terakhir membuat relasi keagamaan dan kebangsaan menjadi renggang akibat merebaknya paham ekstremisme-kekerasan yang dilatarbelakangi oleh konservatisme dan fanatisme keagamaan.
“Padahal agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu selama ini sangat berperan sangat aktif sebagai stabilisator dan penjaga NKRI. Namun, ideologi transnasional bertopeng agama justru telah menyumbang andil pada lunturnya nasionalisme,” jelas pria yang akrab disapa Kyai Adnan itu.
Oleh karena itu, pria yang juga Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdatul Ulama (PKPNU) Nasional itu kembali mengingatkan kebanggaan sebagai bangsa (pride of nations).
Kebanggaan terhadap nasionalisme bangsa Indonesia harus dimunculkan, bahwa membesarkan bangsa itu lebih baik daripada mencari pilihan ideologi lain, yang belum terbukti kalau diterapkan bisa menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan.
“Dan kita juga harus selalu mensyukuri atas peran dari para founding father, yang mampu melahirkan sebuah negara besar dengan tingkat keragaman paling kompleks, yang masih eksis dan paling aman. Kita perlu mewujudkan rasa syukur dan bangkit bahwa negara kita adalah yang terbaik di antara negara yang lain yang sedang berkonflik,” jelasnya.
Sehingga, dalam hal ini, perlu peran tokoh agama dan masyarakat guna mendorong kebangkitan dalam melawan ancaman nyata intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme melalui dakwah yang menyejukkan.
“Tokoh agama harus mampu memberikan penerangan dan pengertian hingga level grassroot dalam melawan intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Seperti apa yang sudah diupayakan BNPT dan Gugus Tugas Pemuka Agama yang bertugas memberikan pencegahan paham radikal terorisme,” katanya.
Indonesia adalah negara yang berbasis agama terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama yang taat dan setia menjalankan syariat agamanya dan tokoh agama dipandang masyarakat sebagai orang yang dijadikan panutan, jelasnya.
“Tidak hanya itu, para tokoh agama atau tokoh masyarakat tentunya perlu memperkuat forum kerukunan lintas agama dan lintas kultur di semua tingkatan masyarakat. Seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tentunya, perlu diperluas dan diperkuat kualitas dialognya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Adnan juga ingin mendorong ketegasan Pemerintah dalam penerapan Pancasila yang lebih masif untuk mendorong kebangkitan semangat nasionalisme masyarakat melawan ancaman nyata intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.
“Tentunya Pemerintah diharapkan harus bersungguh-sungguh dalam menerapkan Pancasila ini dalam formulasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Ini harus diupayakan bersama untuk bangkit melawan segala paham atau gerakan yang menjadi ancaman penting bagi keutuhan NKRI,” ujarnya. (fat)
