Jakarta (pilar.id) – Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison menandatangani kerjasama terkait perlindungan konsumen terhadap barang palsu dengan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, di Makassar, Kamis (29/9/2022) lalu. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Hamonangan Laoly.
Disampaikan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/10/2022), Leontinus mengatakan, penandatanganan ini menjadikan Tokopedia sebagai marketplace pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung perlindungan terhadap KI.
“Saat ini, ada lebih dari 865 juta produk yang terdaftar dari sekitar 12 juta penjual di platform kami. Kami pun akan terus memantau produk-produk ini secara berkala dengan menggunakan kombinasi sistem pemantauan otomatis dan pengecekan secara manual guna mendeteksi potensi pelanggaran KI,” terangnya.
Ditambahkan, selama ini, Tokopedia telah melakukan sederet upaya perlindungan KI, antara lain membentuk tim khusus, membangun sistem pendeteksi otomatis, portal pelaporan dan program khusus untuk para pemegang KI.
Tokopedia juga memeriksa penjual sejak proses pendaftaran, dan menegakkan kebijakan serta penalti kepada penjual yang melanggar, juga edukasi ke penjual melalui Pusat Edukasi Seller.
Disampaikan pula, sepanjang semester I 2022, Tokopedia memiliki beberapa pencapaian dalam pelindungan KI. Pertama, peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar KI mencapai lebih dari 47 persen dibanding semester II 2021.
Kedua, peningkatan jumlah penghapusan produk yang melanggar KI mencapai lebih dari 300 persen dibanding semester II 2021. Dan ketiga, peningkatan tindakan proaktif terhadap produk melanggar KI sebesar lebih dari 7,5 kali lipat dibanding semester II 2021.
Kolaborasi Tokopedia dengan DJKI pun dilakukan untuk meningkatkan perlindungan KI, dengan harapan mengeluarkan Tokopedia dari United States Trade Representative (USTR) Notorious Market List (daftar tahunan yang bertujuan mendorong perusahaan memerangi produk palsu).
Menanggapi hal ini, Menkumham RI Yasonna mengungkapkan, dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi dalam berusaha wajib untuk dilindungi melalui KI.
“Sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk dari pihak lain dalam mengembahkan usahanya. Semua hal tersebut menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas KI,” terangnya. (hdl)
