Jakarta (pilar.id) – Minyak goreng sempat jadi barang langka di Indonesia tahun 2021 hingga 2022 lalu. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara penghasil Minyak Sawit terbesar di dunia.
Kondisi ini memaksa Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur harga minyak goreng.
Konsekuensinya, Pemerintah dinilai memiliki hutang rafaksi atau selisih harga minyak goreng dampak dari program satu harga sebesar Rp344 Miliar. Hutang ini lah, yang kemudian ditagih oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Bahkan, Aprindo menyatakan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang pengadaan minyak goreng murah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.
Dalam surat tersebut, Aprindo secara tegas menyatakan akan menghentikan penjualan minyak goreng jika Pemerintah tidak membayar rafaksi Rp344 M yang mereka nilai sebagai hutan negara ke pengusaha ritel minyak goreng.
Penghentian penjualan minyak goreng sengaja dipilih oleh Aprindo karena mereka enggan menggunakan jalur hukum. Pasalnya, Mendag Zulkifli Hasan mengaku tidak berani mengeluarkan surat izin pencarian rafaksi untuk Aprindo.
Pasalnya, Permendag Nomor 3 tahun 2022 yang jadi dasar pembayaran rafaksi telah dicabut sebulan setelah diterbitkan lewat penerbitan Permendag nomor 6 tahun 2022.
Mendag Zulkifli Hasan pun memberikan opsi kepada Aprindo agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar rafaksi bisa dicairkan.
“Saya dengar di rapat dengan DPR, Menteri Perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan,” kata Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey .
Aprindo, menurut Roy, tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini Aprindo melakukan berbagai upaya. Salah satunya, lewat rencana penghentian penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.
“Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu,” pungkasnya.
Roy juga menyebut bahwa dalam surat itu, pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.
Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng,” ujarnya dalam buka puasa bersama, Kamis (13/4/2023).
Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu – Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.
“Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari,” jelasnya.
Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.
“Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar,” tegasnya.
Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.
Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag.
Sedangkan Mendag Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku. (fat)
