Surabaya (pilar.id) — Transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel.
Berkat inovasi digital ini, Pemprov Jatim berhasil masuk dalam 10 besar provinsi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik secara nasional, dengan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Indeks SPBE Jatim naik konsisten, dari 2,83 di tahun 2021, 3,30 di 2022, hingga mencapai 3,62 pada 2023 dengan predikat Sangat Baik.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, capaian ini sejalan dengan komitmen Pemprov untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Transformasi digital ini mendukung kebijakan Jatim CETTAR, yang mendorong pemerintahan kolaboratif dan akuntabel,” kata Adhy saat melepas Kafilah MTQ Korpri Jatim di Surabaya, Sabtu (2/11/2024).
Reformasi birokrasi yang didukung teknologi digital ini diharapkan berdampak langsung pada masyarakat. Salah satunya terlihat dalam penurunan angka kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 9,79% pada Maret 2024, kali pertama turun ke angka satu digit.
Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga menurun drastis sebesar 3,74 persen poin menjadi 0,66% dalam periode 2020–2024.
Untuk memperkuat transformasi digital, Pemprov Jatim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jatim No. 11 Tahun 2024 tentang SPBE. Pemprov juga meluncurkan aplikasi Majadigi, portal layanan terpadu yang mencakup berbagai layanan publik, dari perizinan hingga informasi lowongan kerja, dan terhubung dengan beberapa daerah di Jawa Timur seperti Surabaya dan Banyuwangi.
Selain infrastruktur digital, Pemprov juga memperkuat kompetensi SDM melalui program pelatihan, seperti Digital Leadership Academy, guna memastikan keberlanjutan transformasi digital yang telah berjalan.
Pemprov Jatim bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik 2024, yang semakin menegaskan komitmen untuk membangun birokrasi kelas dunia. (rio/ted)
