Jakarta (pilar.id) – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per Februari 2022 mencapai 416,3 miliar Dollar AS atau setara Rp5.824 triliun. Utang tersebut naik dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 413,6 miliar Dollar AS.
ULN tersebut terbagi menjadi sektor pemerintah dan swasta. Adapun ULN Pemerintah pada Februari 2022 tercatat sebesar 201,1 miliar Dollar AS. Sedangkan sektor swasta sebesar 206,3 miliar Dollar AS.
Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, ULN Indonesia pada Februari 2022 masih tetap terkendali, dikelola secara terukur dan berhati-hati. Pemerintah juga berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin, di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Sementara itu, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kondisi utang perlu mendapat perhatian karena swasta sebenarnya sedang mengerem utang. Hal itu dikarenakan kondisi daya beli sedang turun, sehingga mempengaruhi ekspansi usaha.
“Tapi pemerintah justru agresif menambah pinjaman baru, untuk mendorong realisasi proyek infrastruktur yang sebenarnya belum urgen,” kata Bhima.
Risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban utang luar negeri semakin berat, karena imbal hasil surat utang mengalami kenaikan. Menurut data The Asian Development Bank (ADB), yield SBN tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan sebesar 50,6 basis poin sejak awal tahun (ytd) menjadi 6,89 persen. Kreditur tentu memaksa agar bunga utang semakin tinggi sebagai kompensasi dari naiknya inflasi.
“Ini situasi yang sangat buruk bagi pengelolaan utang pemerintah,” katanya. (ach/hdl)
