Pontianak (pilar.id) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, membuka Sabtu pagi di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dengan pesan yang tegas: generasi muda adalah simpul masa depan HAM Indonesia.
Di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus, ia menekankan bahwa kelompok muda—terutama generasi Z—memiliki posisi strategis di tengah derasnya arus digital dan dinamika informasi.
“Mahasiswa itu kunci untuk penguatan hak asasi manusia. Mereka sangat vital sebagai pengguna media sosial,” ujar Mugiyanto.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa diharapkan menjadi spokesperson untuk isu HAM, keberagaman, toleransi, dan pemikiran kritis.
Gen Z dan Ruang Digital: Peluang Menanamkan Nilai
Dalam kuliah umum yang berlangsung interaktif tersebut, Mugiyanto memaparkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat mengekspresikan diri, melainkan arena penyebaran nilai.
Ia melihat pola komunikasi Gen Z sebagai peluang besar untuk membangun narasi positif, sekaligus menjadi benteng terhadap penyebaran intoleransi dan disinformasi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran kunci dalam menggulirkan wacana kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan di ruang maya.
Dengan keterlibatan yang tinggi di media sosial, generasi muda dianggap mampu mengarahkan opini publik menuju ruang dialog yang lebih sehat.
UPB Pontianak Dinilai Dinamis dan Kaya Energi Akademik
Mugiyanto juga menyinggung kedekatannya dengan UPB Pontianak, kampus yang ia nilai aktif dan hidup dalam wacana sosial. Mahasiswa UPB disebut banyak terlibat dalam riset, advokasi, dan forum-forum HAM.
“UPB ini hidup, dinamis, dan punya energi mahasiswa yang kuat,” ujarnya.
Ia berharap UPB dapat menjadi pusat pemikiran dan pengembangan isu HAM, dengan peran pimpinan kampus memperkuat nilai-nilai tersebut di ruang kelas, organisasi mahasiswa, hingga kegiatan pengabdian masyarakat.
Rencana Kerja Sama untuk Penguatan HAM
Di bagian akhir kuliah umum, Mugiyanto memaparkan rencana kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian HAM dan UPB Pontianak.
Kerja sama tersebut mencakup penyusunan usulan kebijakan terkait masyarakat adat dan penguatan regulasi HAM yang berpihak kepada kelompok rentan.
UPB dinilai memiliki kapasitas akademik solid, terutama melalui Fakultas Hukum yang aktif dalam kajian kebijakan. Posisi Rektor UPB Pontianak, Dr. Purwanto, sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar juga dianggap strategis untuk memperluas jejaring kerja sama lintas kampus.
“Kami ingin bekerja sama dengan erat untuk melakukan penguatan HAM di Indonesia melalui kampus,” tegas Mugiyanto sebelum menutup sesi kuliah umum. (rio)
