Surabaya (www.pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11) sore.
Pelantikan yang dihadiri undangan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 132.35-4873 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas.
Selanjutnya dilakukan pemasangan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan yang diikuti pemberian Petikan Surat Keputusan Mendagri, serta pembacaan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia.
Kepada Wabup Tulungagung, Gubernur Khofifah berpesan agar segera melakukan persiapan dan percepatan terkait program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pasalnya, pada tahun 2022, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu dari 30 daerah yang akan dijadikan ujicoba program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.
Hal ini sejalan dengan peran wakil bupati, jelas Khofifah, selain membantu tugas bupati, tugas yang melekat adalah sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
“Bahwa tahun depan akan ada tambah 25 kabupaten lagi, jadi nanti akan ada 30 kabupaten/kota di Jatim termasuk Kabupaten Tulungagung dan itu akan dimulai 2022,” jelas Mantan Mensos RI itu.
“Kalau di Pemprov ada wagub, di pemkab ada wabup. Sementara di pemerintah pusat dikomandani Bapak Wapres RI selaku Ketua TNP2K. Inilah yang harus dikoordinasikan karena terminologi kemiskinan ekstrem merupakan hal yang baru, intervensinya yang efektif seperti apa harus dicari formula bersama, sambil menunggu guidance dari TNP2K,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem, adalah kelompok masyarakat yang pengeluaran per harinya di bawah 1,9 Dollar U$. Dan tahun ini, ada 7 provinsi yang dijadikan ujicoba, salah satunya Jawa Timur. Dari tiap provinsi masing-masing diambil 5 kabupaten/ kota, dan tiap Kabupaten/kota diambil 5 kecamatan untuk diujicoba. Lalu diambil 5 desa atau kelurahan dari tiap kecamatan.
“Kembali saya ingin mengingatkan bahwa ada program pemerintah, sekarang ini ada 5 Kabupaten yang ditargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022 ini akan ditambahkan 25 kabupaten kota. Kabupaten Tulungagung di dalamnya,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim.
“Masing-masing lima kecamatan itu perlu diintervensi dengan efektif, kordinator tim untuk penanganan kemiskinan adalah wakil bupati, di tingkat provinsi adalah wakil gubernur, dan wakil presiden kalau di pusat,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga berharap Wabup Tulungagung dapat segera bersinergi dan bekerja sama dengan Bupati Maryoto sehingga dapat meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Tulungagung. Salah satunya yang baru saja ditorehkan adalah PKK Kabupaten Tulungagung kembali mencatatkan sebagai PKK terbaik se-Jawa Timur.
“Struktur pemerintahan ini tentu kita harapkan bisa meningkatkan seluruh proses kemajuan dari yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sekarang ini,” harapnya.
Turut hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Bupati Tulungagung antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, anggota komisi XI DPR RI Sarmuji, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo , Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, segenap jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulungagung dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (ade)
