Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Bencana di wilayah Jawa Timur dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024. Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan berlangsung di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jawa Timur pada Senin (9/10/2023).
Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para Bupati, Pejabat Pelaksana Tugas (Pj Bupati), Wali Kota, dan Pejabat Pelaksana Tugas (Pj Wali Kota) Jawa Timur, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya melakukan mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di setiap wilayah dengan akurat. Hal ini menjadi kunci untuk penanganan bencana, termasuk dalam penyaluran bantuan seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat status tanggap darurat diberlakukan.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa CBP hanya dapat dikeluarkan oleh kabupaten/kota jika telah menetapkan Status Tanggap Darurat. Oleh karena itu, Gubernur mengundang kepala daerah yang sudah memenuhi syarat untuk menetapkan status tanggap darurat terkait dampak kekeringan. Dia juga mengakui bahwa kekeringan yang disebabkan oleh El Nino tahun ini telah menjadi fokus perhatian.
Selain mengatasi kekeringan saat ini, Gubernur Khofifah juga mengingatkan tentang ancaman bencana hidrometeorologi yang sering terjadi pada awal tahun. Dia mengajak semua kepala daerah bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai, serta memeriksa pompa dan pintu air.
Gubernur Khofifah mengatakan, “Meskipun masalahnya relatif sederhana, kita harus melakukan pemeriksaan rinci. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik akibat tersumbat oleh sampah atau ‘barongan’ (sampah bambu), hal ini bisa diantisipasi lebih awal.”
Dia menambahkan, “Saya berharap ini menjadi kesadaran bersama. Saat kita memiliki kesempatan, sekarang adalah saat yang tepat untuk memfokuskan upaya mitigasi bencana. Pertemuan hari ini juga harus mengingatkan kita untuk mengingat kembali pengalaman penanganan bencana di masa lalu. Opsi-opsi mitigasi manual juga harus disiapkan.”
Selama acara ini, Gubernur Khofifah secara khusus mengucapkan terima kasih atas dukungan, penguatan, dan pendampingan yang diberikan oleh BNPB RI dalam penanganan bencana, terutama dalam penanganan pasca karhutla seperti saat ini. Dia juga mencatat bahwa BNPB RI telah memberikan dukungan helikopter untuk melakukan water bombing saat kebakaran hutan terjadi di Jawa Timur.
Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa kekeringan di Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga awal tahun 2024, khususnya pada bulan Januari – Februari 2024. Namun, beberapa daerah diperkirakan akan mulai mengalami hujan pada November 2023.
Suharyanto juga menyebut tingkat kerawanan terhadap karhutla di Jawa Timur cukup tinggi, terutama selama musim kemarau seperti sekarang. Dia menambahkan bahwa beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo, dan Lawu baru-baru ini mengalami kebakaran, bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terdampak. Suharyanto menyatakan bahwa BNPB telah memberikan bantuan dengan menggunakan helikopter untuk melakukan water bombing.
Lebih lanjut, Suharyanto mengungkapkan bahwa ada lima wilayah di Jawa Timur yang memiliki lebih dari 50 kejadian bencana. Ini adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, dan Malang. Dia berharap agar kejadian bencana yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.
Suharyanto juga menyoroti perlunya memitigasi bencana di berbagai wilayah, seperti penanaman Cemara Udang di Pantai Teleng Ria Pacitan. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana dan pemilihan fase siaga atau tanggap darurat yang tepat oleh kepala daerah.
Saat ini, ada 21 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat. BNPB juga memberikan dukungan berupa Dana Siap Pakai dan peralatan untuk 21 Kabupaten/Kota tersebut.
Pada akhirnya, Suharyanto mengingatkan bahwa pengajuan hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi (RR) pasca bencana di Jawa Timur masih terbatas. Hingga saat ini, hanya lima daerah yang telah mengajukan pengajuan hibah RR. Suharyanto berharap agar pengajuan hibah RR di tahun 2024 dapat meningkat, dan mengingatkan kepada pihak yang membutuhkan untuk segera membuat tim yang solid dan proposal pengajuan hibah RR.
Dalam acara ini, Kepala BNPB juga menyerahkan dana siap pakai sebesar Rp 1 miliar untuk penanganan dan mitigasi bencana di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, BNPB memberikan dukungan berupa dana siap pakai dan peralatan siap pakai kepada Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat. Rinciannya termasuk dana siap pakai dan peralatan siap pakai untuk beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. (tok/ted)
