Temanggung (pilar.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan langsung terhadap stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Bengkal Lor, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Senin (22/01/2024).
Selama kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga berinteraksi dan menyalurkan bantuan Pangan Pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Dalam dialognya bersama masyarakat, Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa para penerima manfaat yang hadir telah menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Masyarakat yang menjadi penerima manfaat tambahan pada bulan Januari 2024 turut hadir dalam kesempatan ini.
“Ini merupakan tambahan karena sebelumnya kita sudah mendistribusikan pada bulan September, Oktober, November, Desember. Kini pada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya akan terus dilanjutkan,” jelas Presiden kepada para penerima manfaat.
Kepala Negara menegaskan bahwa kebijakan pemberian bantuan tersebut akan terus berlanjut, selama kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memungkinkan. “Bantuan akan terus diberikan jika APBN memungkinkan,” kata Presiden.
Selain mengecek stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Magelang. Presiden menjelaskan bahwa bantuan KIP untuk siswa sekolah dasar (SD) sebesar Rp450 ribu per tahun, sekolah menengah pertama (SMP) Rp750 ribu per tahun, dan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) Rp1,8 juta per tahun.
“Anak-anak harus terus belajar, karena biaya kebutuhan sekolah sudah ditanggung oleh Program Indonesia Pintar,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk dapat bersaing di tingkat global.
“Bagi siswa SMA/SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka dapat mengajukan KIP Kuliah atau ke LPDP. Sebanyak 960 ribu orang telah memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan tinggi,” jelas Presiden.
Presiden menambahkan bahwa jumlah penerima KIP pada tahun 2023 mencapai 18 juta siswa dan meningkat menjadi 18,6 juta siswa pada tahun 2024.
Kegiatan lain Presiden di Jawa Tengah melibatkan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada rakyat yang berlangsung di Alun-alun Wonosobo. Presiden memastikan bahwa sertifikat yang berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diterima oleh masyarakat dari tiga wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan bukti hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, Presiden mendorong masyarakat untuk memeriksa kembali data yang tercantum dalam sertifikat, seperti nama pemegang hak dan luas tanah.
“Di sini juga tercantum luas tanah, jadi di surat ukur ada informasi luas lahan. Pastikan tidak ada kesalahan dalam nama dan luas (tanah),” terangnya.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati jika memiliki rencana untuk mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan sertifikat yang dimiliki. Jika hal tersebut dilakukan, Presiden mendorong agar masyarakat menggunakan pinjaman tersebut sebagai modal usaha atau investasi.
“Saya hanya ingin mengingatkan agar bijaksana dalam perhitungan, dan pinjaman, baik besar maupun kecil, harus dipertimbangkan dengan baik. Jika tidak dapat dikembalikan, akan menjadi beban,” tegasnya. (rio/ted)
