Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berhasil mencatat prestasi di atas rata-rata nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Khofifah saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Senin (29/1/2024).
Data sementara dari KPK menunjukkan bahwa MCP Pemprov Jatim 2023 mencapai angka 92, sedangkan rata-rata nasional berada di angka 75. Untuk SPI, Jawa Timur mencatat angka 75,33, naik sebanyak 2,22 poin dari tahun 2022 yang mencapai 73,11. Sementara itu, SPI nasional tahun 2023 berada di angka 70,97.
Gubernur Khofifah menyambut baik hasil data tersebut dan menganggapnya sebagai bukti nyata dari komitmen penerapan good governance dan clean government di Jawa Timur.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat delapan area pengukuran MCP yang membuat Jatim unggul dibanding rata-rata nasional, termasuk perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Sementara untuk SPI, terdapat tujuh elemen pengukuran, seperti transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta sosialisasi antikorupsi.
Meskipun Pemprov Jatim telah mencapai capaian yang tinggi, Gubernur Khofifah menekankan bahwa ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Ia mengajak seluruh elemen di Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan komitmen dalam melakukan pembenahan, guna menciptakan good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan, bahwa good governance dan clean government tidak sekadar kata-kata, tidak sekadar retorika,” ujar Gubernur Khofifah.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK atas sinergi yang baik dalam memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim. “Terima kasih, di awal tahun seperti ini kami mendapatkan guidance kemudian arahan-arahan dan tentu pendampingan di titik-titik di mana yang tadi mendapatkan underline dari pak direktur direktur kordinasi dan supervisi wilayah III KPK RI kami akan menindaklanjutinya dengan detail,” pungkasnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI, Bahtiar Ujang Purnama, juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan, menunjukkan penurunan upaya penindakan korupsi di wilayah tersebut. Bahtiar juga memberikan peringatan terhadap beberapa potensi korupsi yang perlu diwaspadai dan dicegah di berbagai sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar memperkenalkan Pelaksana Satuan Tugas KPK di Jatim, di mana saat ini Satgas di wilayah Jatim dikomandani oleh Wahyudi menggantikan Edi Suryanto. Hadir dalam rapat tersebut bersama Gubernur Khofifah antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan, dan beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (rio/hdl)
