Surabaya (pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah untuk terus berinovasi terutama dalam hal transformasi digital.
Pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan ini menjadi salah satu kunci utama untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain terutama dengan berkembangnya berbagai Financial Technology (Fintech).
“Saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, tantangan yang mulai pelan-pelan muncul yaitu bervariasinya pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Dimana yang salah pilih akhirnya bisa terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Kami harap eksistensi dari BPR ini bisa menjawab tantangan-tantangan itu,” kata Emil, sapaan lekat Wagub Jatim saat membuka Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA) di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (2/12/2021).
Menurutnya, dalam menjawab tantangan digitalisasi ini, salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah soal keamanan (security) digital. Keamanan digital ini diakui bukan sesuatu yang mudah dan murah.
Untuk itu, ia menyarankan semacam sistem white label yakni kolaborasi pembuatan sistem keamanan IT atau digital yang kemudian dikembangkan bersama-sama yang nantinya bisa digunakan atau dikostumisasi sesuai kebutuhan masing-masing BPR yang tergabung dalam Perbamadi ini.
“Jadi adanya semacam aliansi-aliansi dalam hal ini Perbamadi bisa menginisiasi white label untuk pengembangan security digital ini supaya security-nya terjaga. Karena transaksi-transaksi yang sifatnya digital ini tentu juga berisiko kalau akhirnya tidak dijaga dengan baik. Tentunya selain white label bila ada dukungan dari BI dan OJK akan lebih baik lagi,” katanya.
Tidak hanya itu, Emil juga berharap Dinas Koperasi atau Dinas Perindag di masing-masing kabupaten kota untuk bisa mengajak BPR untuk ikut sosialisasi dan penyuluhan. Sehingga BPR bisa sekaligus jemput bola ke masyarakat terutama pedagang pasar dalam menawarkan pelayanan pembiayaan. Dengan begitu bisa mencegah para pedagang pasar terjerat rentenir atau pinjol ilegal.
“Jemput bola ini mesti dilakukan, kemudian juga bisa menggunakan kanal seperti medsos. Dan personal relation di BPR ini penting untuk jemput bola karena BPR ini mestinya kenal sampai kepala dusun,” katanya.
Lebih lanjut Emil mengatakan, keberadaan BPR atau BPR Syariah (BPRS) milik daerah tentu memiliki misi yang luar biasa, misi yang sangat penting dan menjadi salah satu dukungan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerahnya masing-masing.
“Bagi pemerintah daerah tentunya salah satu upaya mendorong pembangunan di wilayah masing-masing diharapkan ada prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya bahwa ada harapan langkah-langkah afirmatif bisa ditempuh untuk senantiasa bisa mendahulukan dan mengutamakan majunya pelaku-pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah yang ada di kabupaten kota masing-masing,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, keberadaan Perbamida akan memainkan peran yang penting untuk bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dalam menyatukan langkah untuk bersinergi mengatasi masalah-masalah, terutama dalam perkembangan digitalisasi ini.
Sementara itu, Ketua Umum Perbamida, Moh. Sigit mengatakan bahwa BPR dan BPRS milik pemerintah daerah di Indonesia telah berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomin daerah. Antara lain dengan memberikan bunga kredit khusus yang murah kepada pengusaha mikro, termasuk dalam membantu penyaluran KUR.
“Untuk itu sesuai dengan penugasan di masing-masing daerah kami mohon dukungan semua pihak dalam rangka pengembangan BPR BPRS milik Pemda dengan memberikan akses yang lebih luas. Selamat melaksanakan Munas semoga acara ini menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan peran serta kontribusi BPR BPRS dalam mengembangkan UMKM dan membantu pemerintah dalam pengelolaan maupun penyaluran dana-dana pemerintah,” katanya.
Munas Perbamida ini diisi dengan berbagai agenda seperti seminar tentang digitalisasi BPR pemerinrah daerah untuk mendukung UMKM di daerah. Kemudian Munas ini juga diselenggarakan dengan tujuan pertanggungjawaban pengurus pusat Perbamida masa bakti 2017-2021. Kemudian penyempurnaan AD/ART, penyusunan program kerja dan pemilihan Ketua Umum Perbamida masa bakti 2021-2025.
Munas ini dihadiri dari 189 orang baik komisaris maupun direktur dari total 215 anggota Perbamida atau BPR seluruh Indonesia, diantaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. (ade)
