Surabaya (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (26/10/2024).
Dalam paparannya, Adhy menekankan bahwa penyusunan RAPBD ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Adhy menjelaskan bahwa RKPD Jatim 2025 mengambil tema “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus utama dalam penyusunan RKPD adalah menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk menciptakan sinergi program kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
“Dari RKP ini, kami akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Pj. Gubernur menambahkan, RKPD 2025 juga akan mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu, dan karakter masyarakat. Selain itu, ada perhatian khusus terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.
Dalam nota keuangan tersebut, Adhy memaparkan bahwa pendapatan daerah untuk RAPBD 2025 diperkirakan mencapai Rp 26,161 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 16,493 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 9,667 triliun. “Namun, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 27,660 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 1,499 triliun,” ujarnya.
Untuk menutupi defisit tersebut, Pemprov Jatim berencana menggunakan Pembiayaan Neto dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan mencapai Rp 1,508 triliun. Rincian belanja daerah akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan alokasi pendidikan mencapai Rp 8,760 triliun.
“Alokasi anggaran kesehatan juga penting, sebesar Rp 5,350 triliun, sementara belanja infrastruktur akan mencakup 40% dari total belanja daerah,” tambah Adhy.
Dengan penyampaian Raperda APBD ini, Pj. Gubernur berharap dapat memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur di tahun 2025. (rio/hdl)
