Singapura (pilar.id) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan perumahan murah bagi rakyat Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, pada Senin (16/6), di Singapura.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengakui bahwa kebijakan perumahan terjangkau milik pemerintah Singapura menjadi inspirasi utama. Ia menyebut, langkah serupa sebenarnya telah dirintis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya kira Singapura memiliki berbagai kebijakan yang sukses. Pertama, perumahan murah untuk seluruh warga Singapura. Program rumah murah ini telah diinisiasi di era SBY dan Jokowi. Dan saat ini akan kita kebut,” ungkap Prabowo.
2025, 1 Juta Rumah Tapak dan Rusun Dibangun
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah menargetkan membangun satu juta unit rumah dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) pada tahun 2025.
Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap krisis perumahan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Danantara: Versi Indonesia dari Temasek
Tak hanya sektor perumahan, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia meniru model investasi milik Singapura, Temasek Holdings, melalui pembentukan lembaga investasi nasional bernama Danantara.
“Danantara artinya energi masa depan Indonesia. Kami mendirikan Danantara demi generasi Indonesia di masa depan,” ujar Prabowo.
Danantara bertugas mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan energi hijau.
Tiga MoU Energi Bersih Indonesia-Singapura Diteken
Selain membahas perumahan dan investasi, pertemuan bilateral ini juga menghasilkan tiga nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Singapura dalam bidang energi bersih dan ramah lingkungan:
- Perdagangan listrik energi bersih antarnegara.
- Penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas (Cross-Border Carbon Capture & Storage/CCS).
- Pengembangan kawasan industri hijau di Provinsi Kepulauan Riau.
Langkah ini sejalan dengan komitmen kedua negara untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dan mewujudkan net zero emission. (hen/hdl)
