Malang (pilar.id) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyusun roadmap pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bersifat operasional, demi mendorong percepatan transformasi digital secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Acara dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang hadir mewakili Gubernur. Peserta Rakor meliputi perwakilan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta asosiasi penyedia layanan dan infrastruktur internet seperti ATSI, APJII, APJATEL, dan ASPIMTEL.
Masih Terjadi Ketimpangan Digital di Jawa Timur
Dalam sambutannya, Eko menyoroti ketimpangan signifikan dalam akses dan kualitas internet di Jawa Timur, terutama di wilayah pesisir selatan, perbatasan, serta desa-desa terpencil.
“Isu kesenjangan digital bukan lagi semata urusan teknis, tetapi menjadi isu strategis nasional yang menyentuh ketahanan politik, keamanan negara, dan kedaulatan digital,” tegas Eko.
Ia menekankan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran vital dalam memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional berjalan secara terarah, aman, dan mendukung stabilitas nasional.
Mendorong Kolaborasi Antarsektor
Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam berupaya menjembatani komunikasi antara industri (swasta, BUMN, dan asosiasi) dengan pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama adalah membangun ekosistem digital yang sehat, kompetitif, dan inklusif.
“Ketertinggalan akses digital adalah ketimpangan terhadap hak warga negara. Tugas kita bersama untuk memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan regulasi dan implementasi pembangunan digital seperti perluasan jaringan fiber optik, pembangunan menara BTS, penguatan koneksi satelit, hingga pemanfaatan pusat data nasional.
Jatim Dipilih Sebagai Lokasi Pertama
Jawa Timur dipilih sebagai provinsi pertama penyelenggaraan Rakor karena kontribusi ekonominya yang signifikan—kedua terbesar secara nasional—dan posisinya sebagai pusat populasi serta jalur strategis pertumbuhan kawasan.
Namun, menurut Eko, tantangan digitalisasi masih besar. Masih terdapat wilayah yang masuk kategori black spot atau memiliki sinyal internet yang sangat rendah. Ia menegaskan perlunya kerja sama antara kementerian teknis, pemda, industri, dan asosiasi untuk mengatasi kendala tersebut.
“Kami dorong optimalisasi investasi dari sektor swasta dan BUMN dengan tetap menjaga prinsip keamanan nasional dan perlindungan data pribadi,” tambah Eko.
Hasil Rapat Harus Nyata, Bukan Sekadar Dokumen
Eko mengajak seluruh peserta Rakor agar hasil rapat ini tidak berhenti hanya sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi panduan kerja nyata lintas sektor dan tingkat pemerintahan.
“Identifikasi hambatan regulasi, perizinan, dan teknis di lapangan. Siapkan data akurat, dan rumuskan kebijakan yang mendukung ekosistem digital inklusif,” serunya.
Ia juga menyelipkan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari strategi, agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat transformasi digital, bukan hanya sebagai penonton.
Wujudkan Asta Cita Indonesia Maju
Sebagai penutup, Eko menyerukan agar Rakor ini menjadi tonggak perubahan nyata, bukan sekadar pertemuan seremonial.
“Semangat kita hari ini adalah kontribusi untuk mewujudkan visi Presiden melalui Asta Cita Indonesia Maju, di mana pembangunan digital menjadi pengungkit utama kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa,” pungkasnya. (usm/hdl)
