Jakarta (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak hanya diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis, tetapi dari kemampuan menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7).
Dalam paparannya yang bertajuk “The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik”, Khofifah menekankan bahwa kualitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Ia menilai proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Khofifah juga mengajak para peserta merefleksikan kembali komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang telah diadopsi sejak Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Meski telah berlangsung selama tiga dekade, menurutnya, 12 area kritis dalam BPfA masih relevan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai tantangan pembangunan sejatinya bermuara pada tiga persoalan mendasar, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan yang responsif gender bukan sekadar membuka ruang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya peran informal leader, termasuk organisasi perempuan, sebagai modal sosial yang mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, Khofifah mengusulkan agar Women’s Leadership Forum tidak berhenti sebagai forum diskusi tahunan. Ia mendorong forum tersebut berkembang menjadi wadah berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah sehingga dapat direplikasi secara lebih luas.
Ia bahkan mengusulkan penyelenggaraan forum mendatang dilakukan di daerah agar peserta dapat melihat langsung implementasi berbagai program pembangunan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan gender Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tercatat sebesar 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29, mencerminkan semakin meratanya akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satu program unggulan adalah Jatim Puspa, yang memberikan penguatan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selama periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pengemudi ojek daring, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga maupun orang tua tunggal.
Komitmen perlindungan sosial di Jawa Timur juga diperluas kepada kelompok rentan lainnya, termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui berbagai program yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menutup paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berkembang, berkarya, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan. Menurutnya, kepercayaan terhadap kapasitas perempuan harus terus diperkuat agar mampu melahirkan kepemimpinan yang memberikan manfaat di berbagai sektor kehidupan.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas perempuan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan yang inklusif tidak hanya memperkuat kesetaraan gender, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (hdl)
