Jakarta (pilar.id) – Kasus covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia kembali meningkat. Namun, pemerintah tak kunjung mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sudah sejak lama meminta agar kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi.
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan, salah satu cara agar PTM 100 persen dihentikan ialah dengan merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu poin di dalam SKB 4 menteri itu yaini, PTM berlaku di wilayah dengan status pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 dan 2. Bagi wilayah dengan status PPKM level 3 tidak diperkenankan menggelar PTM 100 persen. Artinya, selama wilayah di Indonesia belum ada level 3, maka PTM 100 persen akan terus berjalan.
“Kami sangat prihatin pemerintah belum mau mengevaluasi PTM 100 persen. Mangkanya kami minta revisi saja SKB 4 menteri. Kalau SKB 4 menteri belum direvisi, maka daerah belum akan menghentikan kebijakan PTM 100 persen,” kata Iman melalui sambungan telepon kepada Pilar.id, Rabu (26/1/2022).
Selain meminta SKB 4 menteri direbisi, ia juga meminta agar kebijakan PTM dilakukan secara bertahap, bukan 100 persen. Ia ingin PTM dihadiri oleh siswa sebanyak 50 persen. Setelah itu, baru dievaluasi untuk menentukan apakah jumlah siswa yang datang ke sekolah akan ditingkatkan atau tidak.
Saran P2G tersebut bukan tanpa alasan. Kata dia, PTM 100 persen sangat berpotensi menimbulkan kerumunan. “Pelanggaran protokol kesehatan itu masih sama, siswa berkerumun ketika akan masuk kelas. Siswa 50 persen saja yang masuk, kerumunan tetap ada, apalagi 100 persen,” tegasnya.
Senada dengan P2G, Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), mendorong pemerintah untuk segera mereformasi kebijakan PTM 100 persen. Hal itu demi melindungi peserta didik dari ancaman varian Omicron sekaligus sebagai upaya mitigasi gelombang ketiga.
Sejak awal kebijakan diluncurkan IDEAS sudah memprediksi bahwa pelaksanaan PTM 100 Persen akan menjadi eksperimen yang beresiko tinggi. Dan kini, di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penularan Omicron yang semakin meluas, terus memaksakan PTM 100 persen di semua jenjang pendidikan adalah sebuah kebebalan kebijakan.
“Membuka kembali sekolah adalah keharusan dan tidak terhindarkan di banyak wilayah dengan keterbatasan kemampuan PJJ. Namun dengan merebaknya klaster sekolah seiring PTM terbatas, semakin tingginya mobilitas masyarakat seiring pelonggaran aktivitas sosial-ekonomi, dan ancaman varian Omicron, terus memaksakan kebijakan PTM 100 persen adalah eksperimen yang sangat beresiko bagi peserta didik,” kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono. (her/din)
