Purworejo (pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengunjungi Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Sabtu (19/02/2022). Tanpa pengawalan, dia sengaja menyempatkan diri datang ke sana di sela kunjungan kerjanya, untuk mendengarkan keluhan warga terkait polemik di Wadas.
Setibanya di Masjid Nurul Huda Wadas, Taj Yasin disambut masyarakat dengan lagu Yalal Wathon. Orang nomor dua di Jateng itu, juga nampak akrab menyapa anak-anak yang kebetulan diajak orangtuanya ke masjid.
“Saya pribadi menyampaikan prihatin, dengan adanya kejadian seperti kemarin. Alhamdulillah tadi saya lihat anak-anak sudah senang, sudah ceria. Masyarakatnya sudah mulai kembali aktivitasnya,” kata Taj Yasin, di hadapan warga Wadas.
Kepada warga, Taj Yasin mengaku telah mendengarkan unek-unek warga melalui Gus Fuad selaku tokoh masyarakat di Wadas. Dia menyebutkan sudah mendapatkan gambaran mengenai polemik yang terjadi.
Menurut Taj yasin, akar masalah sejak awal adalah persoalan komunikasi. Bagi dia, apabila komunikasi dibangun secara baik dan transparan sejak awal, maka tidak akan menimbulkan masalah besar.
“Saya lihat tadi komunikasi yang salah, ayo kita perbaiki bersama. Minimal kalau ada masalah rembugan harus jelas dari awal, saya sampaikan supaya tahu semua. Namanya Jual beli, ya harus tahu harganya ‘yang dibeli berapa, kelanjutannya gimana’, harusnya kan gitu,” terang Taj Yasin diamini warga serentak.
Sebelumnya, Gus Fuad menyampaikan kronologi peristiwa dan penolakan sebagian warga terkait penambangan kuari Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.
Kata dia, tidak ada transparansi dan sosialisasi sejak awal dari pihak aparatur desa. Hal itu terus berlanjut sampai warga mencari tahu sendiri kejelasan rencana penambangan di Wadas.
“Warga resah, mau nanam juga tidak tenang. Akhirnya para sepuh mengirimkan surat ke kepala desa. Tapi tidak ada balasan,” kata Gus Fuad.
Lebih jauh, Gus Fuad mempertanyakan mengenai posisi Wadas yang dipakai sebagai situs penambangan. Padahal, secara lokasi, Wadas terpisah dari Bendungan Bener. Dia juga menyoroti soal appraisal pembebasan lahan yang dirasa tidak semestinya.
Hal itu membuat warga menjadi semakin resah. Gus Fuad menyebutkan warga merasa tidak ada keadilan yang seharusnya didapatkan.
“Kenapa kok wadas ini kok masuk dalam PSN sementara tempatnya terpisah yang mau diambil materinya. Artinya bukan lokasi proyek. Kedua, appraisal ini diumumkan setelah kita menyetujui semua. Jadi bukan kesepakatan dulu harganya berapa baru kita setuju, itu bukan. Itu yang tidak berperikeadilan dirasa warga itu itu. Tidak ada transparansi, sosialisasi,” terangnya. (ret/hdl)
