Jakarta (pilar.id) – Wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 masih jadi pembahasan publik. Diskursus mengenai isu itu ramai diperbincangkan oleh netizen di beberapa platform media sosial.
Seperti diketahui, sebelumnya tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda dua hingga tiga tahun.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal meminta agar Presiden Joko Widodo segera menyatakan sikapnya, menerima atau menolak usulan dari parpol koalisinya tersebut.
Apalagi, saat ini beredar informasi bahwa wacana penundaan Pemilu itu merupakan inisiatif dari istana. Menurut dia, selama Presiden belum membantah, maka isu tersebut akan terus bergulir.
“Dengan cara apapun, pihak yang mendukung penundaan Pemilu akan terus melakukan gerilya politik,” ungkap Alif di Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Alif mengatakan, pihak Istana seharusnya segera membantah dan memberikan penjelasan kepada publik jika benar-benar tidak terlibat atas bergulirnya wacana penundaan pemilu tersebut.
Presiden Jokowi juga harus secepatnya mengingatkan para ketua parpol koalisi pemerintah untuk tidak memperpanjang usulan inkonstitusional itu agar tidak memperkeruh keadaan.
“Apalagi mereka adalah partai politik koalisi pemerintah yang notabene menjadi pendukung pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, Alif menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. Faldo mengaku tidak bisa melakukan validasi atas tudingan yang beredar bahwa Istana berada di balik usulan penundaan pemilu lantaran sumber yang dikutip anonim.
Alif menyampaikan, Faldo tidak perlu terjebak pada perdebatan terkait sumber anonim. Jika memang Istana tidak menyetujui usulan itu, Presiden Jokowi segera menyampaikan bantahan dan penjelasan kepada masyarakat.
“Tidak perlu debat soal sumber anonim. Kalau memang Istana tidak setuju dengan usulan 3 ketum partai itu, tinggal dibantah saja sama Jokowi,” pungkasnya. (her/hdl)
