Jakarta (pilar.id) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang bilang pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu 2024 belum cukup.
Menurut dia, pernyataan Mahfud MD tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pemilu.
Karena itu, ada dua hal yang sebaiknya dilakukan Jokowi untuk meredakan wacana penundaan pemilu. Pertama, Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI.
Kalau hal itu ditegaskan oleh Jokowi, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya.
“Kedua, Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu,” kata Jamiluddin, Selasa (8/3/2022).
Para menteri tersebut, kata dia, telah menyuarakan yang bukan tugas dan fungsinya. Seharusnya menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.
“Dengan melakukan dua hal tersebut, Jokowi dapat menepis keterlibatan Istana dalam wacana penundaan pemilu 2024,” tegasnya mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Diberitakan sebelumnya, Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan, pemerintah tidak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” kata Mahfud seperti disaksikan dalam YouTube Kemenkopolhukam, Senin (7/3/2022).
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet itu.
Presiden Jokowi memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada 2024. (her/din)
