Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh tahapan dan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ditetapkan. Dia meminta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju menyampaikan hal ini kepada masyarakat.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 di Istana Bogor, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menekankan agar hal ini benar-benar disampaikan ke masyarakat. Sehingga tidak timbul spekulasi di masyarakat yang menyebut Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti pada November 2024, sudah jelas semuanya,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta para menterinya juga menjelaskan tahapan Pemilu sudah dimulai pada Juni 2022. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
“12 April nanti KPU dan Bawaslu 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024,” ucap Jokowi.
Dalam waktu dekat, Jokowi menilai perlu ada pembicaraan dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pemilu. Ini mengingat Pemerintah belum memiliki pengalaman melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama.
Kemudian, Jokowi juga meminta penyelesaian segera payung hukum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan DPR dan KPU. Sehingga programnya dapat disusun secara detail.
“Sehingga regulasi yang ada, yang disusun tidak multi tafsir dan nanti menimbulkan perselisihan,” kata dia.
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan agar jajaran menteri segera memutuskan alokasi pendanaan untuk Pemilu baik dari APBN maupun APBD.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa anggarannya diperkirakan mencapai Rp101,4 triliun,” ucap Jokowi.
Anggaran tersebut disalurkan kepada KPU dan Bawaslu. Masing-masing lembaga akan mendapatkan anggaran Rp76,6 triliun dan Rp33,8 triliun.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasikan lagi dengan baik dari APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” kata dia.
Selain itu, Jokowi mengingatkan perlu dipersiapkan pejabat kepala daerah bagi gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di 2022. Terdapat 101 daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun ini.
“Disiapkan, karena ada 7 gubernur, 71 bupati, dan 17 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi pejabat kepala daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat kepala daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah,” ucap Jokowi. (beq)
