Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Selain itu, KPU juga diminta agar sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang damai.
Jokowi juga menyampaikan agar pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, dan menolak segala tindakan tidak terpuji yang mencederai demokrasi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain, menyebar fitnah, ujaran kebencian, politik uang, dan lain-lain.
“Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedapankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” kata Jokowi, di Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Menurut Jokowi, pemilu 2024 tidak mudah. Pasalnya, pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon presiden, DPR RI, DPD RI DPRD, hingga pemilihan kepala daerah. Selain itu, pemilu 2024 juga melibatkan 189 juta pemilih.
“Mengelola ini tidak gampang. Dengan wilayah NKRI kita yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang sangat beragam, sangat berbeda dengan negara lain. Bayangkan, kita harus pergi ke 17 ribu pulau,” kata Jokowi.
Jokowi mengakui, di Indonesia masih ada jalanan yang masih becek. Hal itu menjadi hambatan tersendiri untuk distribusi logistik. Namun, dengan berbekal pengalaman menyelenggarakan pemilu sebelumnya, ia meyakini pemilu 2024 akan jauh lebih baik.
“Ini fakta yang kita hadapi. Saya menyadari betul keadaan lapangan,” kata dia.
Ia menekankan, momentum waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Dengan sisa waktu tersisa, KPU harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk mengatasi kendala-kendala yang bakal dihadapi ke depan.
“Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat,” kata dia. (ach/din)
