Jakarta (pilar.id) – Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie mengatakan, wacana tentang memperpanjang masa jabatan presiden adalah kegenitan politik elit yang tidak punya signifikansi apapun terhadap selesainya masa Jabatan Presiden Joko Widodo di tahun 2024.
Kata Lely, ada beberapa alasan yang membuat pernyataan-pernyataan genit itu tidak signikan. Pertama, wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya digulirkan oleh elit politik yang bukan berasal partai pendukung utama pemerintah.
“Kalaupun elit tersebut berasal dari partai pendukung pemerintah, pasti partainya bukan partai utama dan selalu bertentangan dengan keinginan partai utama yang menginginkan Jokowi taat pada konstitusi saat ini,” kata Lely, Kamis (10/3/2022).
Kedua, partai pengusung utama pemerintah, khususnya PDIP bahkan tidak ingin dan tidak rela masa jabatan Jokowi diubah menjadi tiga periode atau masa jabatan presiden diperpanjang. Pasalnya, PDIP sudah cukup legowo menunggu Jokowi selama 10 tahun.
Menurut dia, justru PDIP ingin menggilir peran kepemimpinan itu kepada kader PDIP yang lain, khususnya mengembalikannya kepada trah Soekarno. Maka dia menegaskan, sangat tidak mungkin PDIP akan mendukung, mengusung wacana tersebut, dan menginiasi perubahan konstitusi di MPR.
“Berpikir politik logis adalah cara untuk menjawab pernyataan Jokowi yang dinilai abu-abu itu. Gerindra juga tidak mungkin mendukung kedua wacana itu, karena mereka juga menunggu giliran dan prosesi pilpres yang sesuai konstitusi digelar pada 2024,” tegasnya.
Ketiga, lanjut Lely, boleh jadi wacana yang digulirkan untuk tetap membuat segelintir elit politik tetap berada di zona nyaman. Sebab, semakin panjang jabatan Jokowi maka semakin pasti jabatan mereka tidak terusik.
Karena, di 2024 mereka belum tentu masuk dalam lingkaran kekuasaan. Jadi yang paling memungkinkan wacana itu bisa terjadi, jika PDIP sebagai pengusung utama Jokowi yang menginisiasi.
“Namun hal itu sepertinya tidak mungkin karena PDIP membutuhkan regenerasi untuk kader lain yang sudah mereka persiapkan sesudah Jokowi. Karena 2024 adalah waktu yang menentukan kader lain untuk diterjunkan ke gelanggang politik pilpres,” pungkasnya. (her/din)
