Jakarta (pilar.id) – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mendorong Pemeritah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan pusat ekonomi digital Indonesia dan dunia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mira Tayyiba menilai, untuk memaksimalkan potensi dan mewujudkan aspirasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan dan pengembangan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Mengutip data Kearney tahun 2021, sebagai pusat perekonomian di Indonesia, DKI Jakarta berkontribusi sebesar 16,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Peluang menjadi pusat ekonomi digital, menurut Mira, juga didukung Laporan Digital Competitiveness Index Tahun 2022. Laporan East Ventures itu menunjukkan daya saing digital DKI Jakarta berada di peringkat pertama pada tahun 2021 dan 2022.
“Di satu sisi, tentunya kita patut bangga atas pencapaian dan kontribusi Jakarta terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kita perlu menelisik dan mengeksplorasi lebih jauh situasi ekosistem digital di Jakarta,” ujar Mira, Jumat (11/3/2022).
Menurut dia, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini memiliki aktivitas ekonomi dengan daya saing digital tertinggi. Namun, posisi Jakarta masih cukup jauh dibandingkan dengan kota besar lain di dunia.
“Data Smart City Index International Institute for Management Development menunjukkan DKI Jakarta menempati peringkat ke-91 di antara kota-kota dunia. Posisi ini menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar pengelolaan DKI Jakarta dapat mendorong pencapaian aspirasi sebagai pusat ekonomi digital dunia,” tuturnya.
Berdasarkan Digital Competitiveness Index, Mira menjelaskan, terdapat tiga komponen penting pembentuk daya saing digital yang perlu menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta, yaitu input, output dan penunjang.
“Komponen input merujuk pada kontribusi penggunaan teknologi digital. Komponen output mengacu pada hasil atau manfaat dari penggunaan teknologi digital. Sementara itu, komponen penunjang adalah aspek-aspek yang berperan sebagai perangkat fasilitasi penggunaan teknologi digital,” jelasnya.
Dari tiga komponen itu, Mira menyatakan DKI Jakarta mendapatkan skor sempurna di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan produktivitas dengan nilai 100.
Nilai sempurna tersebut mencerminkan keunggulan infrastruktur digital serta partisipasi aktif rakyat DKI Jakarta dalam melakukan transaksi di ruang digital, seperti jual-beli ataupun penggunaan financial technology (fintech).
Walau demikian, terdapat komponen yang masih perlu kita perbaiki, di antaranya aspek regulasi dan kapasitas pemerintahan. Komponen tersebut mendapat skor terendah yaitu 57.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa walau infrastruktur digital sudah baik, kinerja pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan guna mendorong transformasi digital di DKI Jakarta, terutama dalam meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Sedangkan skor terendah kedua yang didapat DKI Jakarta berdasarkan Digital Competitiveness Index mengenai ketenagakerjaan dengan angka 59. Menurutnya, selisih skor antara aspek kewirausahaan dan skor ketenagakerjaan menarik untuk ditelisik.
“Situasi ini sangat menarik dan patut ditelusuri lebih dalam. Di satu sisi, kewirausahaan mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 100. Di sisi lain ketenagakerjaan skornya justru nomor dua dari bawah. Selisih ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia perlu kita perhatikan,” tandasnya.
Mira menjelaskan, hasil riset tersebut menunjukkan transformasi digital di DKI Jakarta belum berlangsung secara inklusif.
Menurutnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi isu sumberdaya manusia di bidang digital, salah satunya mengenai korelasi antara keberagaman di Jakarta dengan tingkat literasi digital masyarakat.
“Dengan beragamnya latar belakang penduduk Jakarta, tentunya cara mereka menyerap dan membagikan informasi akan sangat beragam. Keragaman ini kemudian juga akan berdampak pada pola penerimaan dan persebaran hoaks,” ujarnya.
Tantangan sumberdaya manusia di bidang teknologi digital patut menjadi perhatian untuk mencapai aspirasi Pemerintah DKI Jakarta mewujudkan pusat ekonomi digital Indonesia. Mira menyatakan isu digitalisasi itu menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam Presidensi G20 Indonesia.
Terutama dalam Digital Economy Working Group (DEWG) yang diampu Kementerian Kominfo serta working group dan engagement group seperti Forum Urban 20 (U20) yang salah satu isu yang diangkat adalah perubahan lanskap dunia kerja di masa depan perkotaan.
“Untuk mencapai aspirasi sebagai pusat ekonomi digital, transformasi digital di DKI Jakarta perlu memperhatikan kemampuan tenaga kerja di bidang digital. Selain itu, kita juga harus memberi pendampingan bagi tenaga kerja yang rentan terhadap digitalisasi, yaitu kelompok pekerja operator dan perakit mesin serta pekerja kasar. Kita perlu memastikan bahwa mereka tidak tertinggal di tengah derasnya arus teknologi digital,” tandasnya. (her/hdl)
