Jakarta (pilar.id) – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan jangka panjang untuk mengatasi dan mencegah kelangkaan minyak goreng di masa yang akan datang. Paling tidak, ada tujuh strategi, menurut Bhima, yang hadir dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus mendorong pembiayaan murah untuk peremajaan sawit.
“Kedua, wajib memperbaiki tata kelola sawit dengan melakukan break-up atau memaksa perusahaan sawit yang terlalu dominan untuk menjual sahamnya,” kata Bhima, Selasa (15/3/2022).
Ketiga, lanjutnya, pemerintah bisa memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang dari produsen minyak goreng ke konsumen. Keempat, Prusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) harus bermain di distribusi minyak goreng.
Kelima, pemerintah harus meregenerasi petani sawit muda-produktif di Tanah Air. Keenam, pemerintah wajib menurunkan target domestic market obligation (DMO) dan crude palm oil (CPO) dan fokus dulu untuk pemenuhan minyak goreng dalam negeri.
“Ketujuh, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat berupa tracing pasokan minyak goreng dari hulu ke hilir sehingga titik distribusi yang bermasalah atau terhambat bisa segera diatasi,” kata dia.
Adapun, Bhima mengungkapkan, kondisi kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan karena kurangnya pasokan CPO di dalam negeri, tapi CPO yang ada terbagi antara kebutuhan biodisel dan minyak goreng.
“Masalah pasokan di dalam negeri itu terbagi antara B30 dengan minyak goreng. Akar masalahnya di situ. Kebijakan DMO 30 persen tidak menyelesaikan masalah,” kata Bhima.
Sudah searusnya pemerintah melakukan evaluasi kebijakan DMO 20 persen yang telah berjalan. Kalau memukul rata dan melabeli semua perusahaan sawit tidak patuh DMO dan harus dinaikkan jadi 30 persen, itu bukan pilihan yang baik.
Hal ini malah bisa mengulang lagi cerita soal DMO batubara, nanti bisa berakhir pelarangan ekspor total CPO karena kepatuhan DMO-nya rendah. Ujungnya, yang terkena masalah adalah perusahaan-perusahaan yang patuh aturan.
Idealnya, kata Bhima, pemerintah dapat menindak tegas perusahaan CPO yang tidak patuh DMO. Namun hingga saat ini, tidak terdengar berapa persentase kepatuhan perusahaan terhadap aturan DMO. Pun demikian nama-nama perusahaan yang tidak patuh, hingga kini menjadi misteri.
“Lalu apa sudah dicabut izin ekspor perusahaan yang melanggar DMO? Yang terjadi justru Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi keluar dengan kebijakan yang menambah kisruh pasar sawit,” tegasnya. (her/din)
