Jakarta (pilar.id) – Presiden Jokowi dalam keterangannya mengenai Ibu Kota Nusantara di Youtube Sekretariat Presiden, yang dipantau di Jakarta, Selasa, mengatakan sebanyak 80 persen dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun, akan berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat bekerja lincah dan fleksibel untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut. “Semua bisa dilakukan. Saya kira otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa mendapatkan pendanaan dari skema-skema yang ada,” ujarnya.
Beberapa sumber pendanaan non-APBN yang dapat dipertimbangkan, antara lain, kata Presiden, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Adapun sebesar 19-20 persen dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun akan berasal dari APBN.
Bahwa Presiden menyampaikan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan baru akan rampung dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.
“Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pada pekan lalu baru saja mengangkat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 9M Tahun 2022.
Bambang merupakan Mantan Wakil Menteri Perhubungan dan Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia. Sedangkan Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office di perusahaan pengembang properti Sinar Mas Land. (din/Antara)
