Palembang (pilar.id) – Akibat tercemar berabgai aktivitas pertambangan, kualitas air sungai di wilayah Sumatera Selatan masuk kategori rendah. Hal ini dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (DLHP Sumsel).
Kepala Bidang Gakkum DLHP Sumsel Yulkar Pramilus di Palembang, Minggu (5/6/2022) mengatakan, rendahnya kualitas air sungai itu didapatkan dari hasil pengukuran tim DLHP ke 73 titik pantau diberbagai wilayah aliran Sungai.
Di mana, dari hasil pengukuran tim DLHP terakhir yakni pada tahun 2021 mendapatkan angka Indeks Kualitas Air atau IKA sungai kategori rendah hanya mencapai 58,25.
“Angka IKA itu jauh dari target ketetapan yang pada RPJMD seharusnya mencapai 67,05. Dari beberapa beberapa titik pantau dan parameter mengindikasikan jika pencemaran berasal dari aktivitas tambang,” katanya dalam Fokus Grup Diskusi terkait Dampak Aktivitas Pertambangan di Sumsel dalam Perspektif Lingkungan Hidup dan Keadilan Ekonomi di Hotel Grand Ina Daira, Palembang.
Meski demikian ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi dan DLHP berkomitmen akan meningkatkan standar baku mutu pengelolaan limbah sektor pertambangan yang ada di wilayah sungai, sehingga IKA bisa mencapai target.
Proses peningkatan mutu pengelolaan limbah itu bisa berjalan produktif mengingat berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja perusahaan pertambangan wajib menggunakan pendekatan berbasis teknologi.
“Dari sini tentu diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik lagi ke depannya,” kata dia, seperti realisasi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang keseluruhan sudah di atas target yakni 62,04 menjadi 69,70 pada tahun 2021.
Peneliti Hidrolik dan Lingkungan Universitas Bina Darma Palembang Prof Dato Achmad Syarifuddin mengatakan, dari beberapa penelitian kualitas air sungai yang ada di wilayah pertambangan seperti di Kabupaten Muara Enim, kandungan kimia air sungai mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika melintasi aktivitas tambang batubara.
“Penurunan kualitas air Sungai Enim cenderung meningkat secara signifikan akibat adanya kegiatan industri pertambangan batubara sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, perbaikan kualitas lingkungan hidup utamanya sungai membutuhkan keseriusan dari seluruh instansi terkait, terutama, oleh lembaga pengawasan dalam memberikan sanksi. Sehingga, pelaku usaha di industri pertambangan dapat lebih memperhatikan kondisi air sungai.
“Ini butuh keseriusan bersama seluruh masyarakat juga diharapkan dapat turut berkontribusi dalam hal pengawasan kualitas air sungai ini,” katanya..
Pada Fokus Grup Diskusi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu diikuti oleh berbagai peserta berasal dari instansi pemerintahan, organisasi penggiat lingkungan, organisasi wartawan dan media massa, budayawan, politisi serta organisasi mahasiswa secara daring maupun luring.
Diantaranya seperti Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Holda, Sultan Mahmud Badaruddin IV Raden Muhammad Fauwaz Diradja dan Aktivis HAM dan Pegiat Lingkungan Harris Azhar, akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ari Wibowo, yang hadir secara daring dari Jakarta.
Wakil Pimpinan Redaksi Republik Merdeka Sumsel Fajar Wiko selaku penyelenggara acara mengatakan, melalui diskusi itu sudah menimbulkan sejumlah sudut pandang baru, utamanya dari pegiat lingkungan dan pegiat antikorupsi, yang menjadi alasan diskusi ini akan segera dilanjutkan dalam waktu dekat.
“Dari situ ini semua merupakan upaya kita bersama untuk mengisi ruang kosong dialektika dan diskusi untuk kemajuan pemikiran, agar kita semua bisa berkontribusi untuk Sumsel,” tandasnya. (fat)
