Jakarta (pilar.id) – Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah malas dan tidak kreatif mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pengelolaan energi.
Hal itu terlihat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan anggaran subsidi tambahan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang sekaligus menunjukkan tidak ada langkah baru dari pemerintah.
“Pemerintah sepertinya tidak belajar akan beranjak dari pola yang sama dalam mengatasi BBM. Subsidi energi 2023 dirancang dengan ketidakakuratan asumsi penentuan ICP, penentuan kurs dan penentuan volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Sri Mulyani, lanjut Hidayat, meminta tambahan belanja negara pada subsidi energi di 2023 sebesar Rp1,3 triliun dengan alasannya karena target penerimaan negara dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 juga meningkat Rp19,4 triliun.
Padahal alokasi anggaran tersebut belum dilaksanakan, namun pemerintah sudah meminta koreksi hitung-hitungan subsidi energi 2023 ke Bangar DPR RI.
“Besaran subsidi energi yang dimasukkan ke dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp210,7 triliun. Besaran itu belum ditambahkan dengan kompensasi energi,” katanya.
Apabila dirinci dari mulai subsidi BBM dan LPG naik dari Rp138,3 triliun menjadi Rp139,4 triliun atau Rp1,1 triliun. Kemudian ada penambahan Rp600 miliar untuk jenis BBM Tertentu (JBT) dan Rp400 miliar untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik naik 0,3 triliun. Sehingga total subsidi energi Rp212 triliun naik dari Rp210,7 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 triliun.
Menurut Hidayat, untuk hitungan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih tetap sama dari RAPBN 2022 dengan asumsi di 90 Dollar AS per barel. Namun, nilai tukar rupiah mengalami koreksi atau kenaikan dari semula Rp14.750 menjadi Rp 14.800 per Dollar AS .
“Selain itu, subsidi energi naik menjadi Rp212 triliun tahun 2023 tidak disertai rencana menyelesaikan subsidi yang salah sasaran dan juga rencana kemandirian energi sebagai dua sumber kenaikan BBM subsidi selama ini.” kata Hidayat.
Pemerintah, lanjut Hidayat, seharusnya bisa menempuh langkah-langkah jangka panjang seperti mengefisiensikan PT Pertamina (Persero), termasuk dalam pengolahan dari minyak mentah hingga menjadi BBM.
Kemudian, menjadikan subsidi tidak salah sasaran, mencari sumber minyak baru yang lebih murah seperti dari Rusia dan negara-negara pantai Afrika, serta membangun produsen minyak nabati yang dikonversi menjadi BioFuell yang bisa dipakai untuk berbagai jenis kendaraan.
“Semestinya pemerintah bisa mengoptimalkan BRIN sebagai leading dalam riset untuk bisa difungsikan peranannya untuk mencari invoasi-inovasi energi baru sehingga masa depan swasembada energi nasional bisa terwujud dalam kurun waktu yang lebih cepat,” kata Hidayat.
Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, menurut Hidayat, Indonesia akan terjebak dengan isu dan perdebatan yang sama dan terus berulang selama lebih dari 20 tahun. Selain subsidi tidak tepat sasaran, APBN akan terus jeblok. “Pemerintah harusnya ingat dengan pepatah ‘keledai tidak masuk ke lubang yang sama dua kali’,” kata dia. (ach/hdl)
