Jakarta (pilar.id) – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah menetapkan berlakunya aturan penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah atau madrasah swasta.
Peraturan tersebut tercantum di Peraturan Bersama (PB) yang dibuat pada tahun 2014 antara menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri PAN-RB, dan Menteri Agama.
Atas diberlakukannya PB tersebut, Himpunan Sekolah dan Madrasah – Islam Nusantara (HISMINU) memberikan dukungan agar peraturan tersebut tetap berjalan dan berlaku sebagaimana mestinya sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.
“Kami mendukung tetap diberlakukannya Peraturan Bersama (PB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Agama RI, Nomor 5/VIII/PB/2014, 5/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/2014,” kata Ketua Umum HISMINU KH Z. Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi masalah penarikan guru aparatur sipil negara (ASN) dari sekolah dan madrasah swasta, yang sudah mengemuka cukup lama, namun belum ada penyelesaian yang mendasar dan tuntas masalah ini.
Arifin menjelaskan, peraturan bersama itu tentang penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.
Hal itu tercermin dari PB tiga menteri tersebut Pasal 1 “Pemerintah dapat menempatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat” dan Pasal 2 “Penempatan guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional”.
Selain itu, lanjutnya, penempatan ASN di sekolah/madrasah swasta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga ada celah dalam UU tersebut untuk menempatkan guru PNS di sekolah/madrasah swasta.
“Penarikan guru PNS khususnya dari madrasah swasta bisa berdampak pada masalah penempatannya di madrasah negeri, mengingat jumlah madrasah negeri hanya sekitar 5 persen dari total madrasah,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung agar para guru sekolah/madrasah swasta yang diterima sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan kembali ke sekolah/madrasah swasta tempat asalnya mengajar.
Hal ini dikarenakan biasanya yang diterima menjadi PPPK adalah guru potensial dan berpengalaman, sehingga bisa berdampak pada menurunnya mutu pendidikan sekolah/swasta.
Terakhir, pihaknya juga mengusulkan tetap adanya tunjangan profesi guru (TPG) karena didukung regulasi yang kuat, yakni undang-undang.
“Guru itu adalah profesi khusus yang sangat spesifik sehingga selayaknya tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja yang diatur UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selama ini, profesi guru dan dosen diatur dalam UU yang berbeda dengan tenaga kerja lain, yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen,” katanya.
Arifin mengakui, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, saat beraudiensi bersama pengurus HISMINU lainnya yakni Siti Ma’rifah dan Wakil Bendahara HISMINU Ali Rahmat di kantor Menpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022).
HISMINU adalah tempat berhimpunnya sekolah dan madrasah yang mengembangkan Islam wasathiyah, yang saat ini menghimpun sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. (fat)
