Jayapura (pilar.id) – Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua agar tidak dijadikan sebagai lokasi untuk demonstrasi.
Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Abisai Rollo.
“Mari ingat bahwa Kota Jayapura merupakan barometer kehidupan karena semua suku, ras, dan agama tinggal di Kota Jayapura,” paparnya di Jayapura, Senin.
Ondoafi Port Numbay itu mengharapkan agar penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara terhormat melalui aturan yang berlaku.
“Karena aspirasi adalah hak dan dijamin oleh negara, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik maka bisa saja menimbulkan gangguan keamanan,” terangnya.
Kalaupun aksi damai penolakan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe yang rencananya dilakukan Koalisi Masyarakat Papua pada Selasa (20/9) di Kota Jayapura tetap dilakukan, Abisai berharap aksi itu tidak merugikan orang lain.
“Kami harap supaya Kota Jayapura tetap aman dan damai, tidak ada demo yang nanti merusak Kota Jayapura,” cetusnya.
Ditambahkannya jika ada hal yang berkaitan dengan proses hukum maka hendaknya berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Kami mengimbau semua masyarakat agar bersama-sama menjaga Kota Jayapura sebagai rumah besar kita tetap aman,” tutupnya. (din/antara)
